nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mengenal Desa Antipolitik Uang Sardonoharjo di Sleman Yogyakarta

Agregasi Harian Jogja, Jurnalis · Jum'at 22 Februari 2019 07:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 22 510 2021332 mengenal-desa-antipolitik-uang-sardonoharjo-di-sleman-yogyakarta-KLt2ClUml2.jpg Acara pengukuhan Desa Antipolitik Uang Sardonoharjo di Sleman, Yogyakarta. (Foto: Hafit Yudi Suprobo/Harian Jogja)

SLEMAN – Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, dikukuhkan menjadi Desa Antipolitik Uang pada Sabtu 16 Februari 2019. Sardonoharjo menjadi desa kedua setelah Candibinangun, Pakem, yang diresmikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman.

Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa mengatakan, Sardonoharjo dipilih karena ada inisiatif dan kesadaran warga yang disampaikan oleh perangkat desa ke Bawaslu. Warga mengharapkan Bawaslu menyelenggarakan kegiatan dan sosialisasi di desa tersebut.

Bawaslu menilai warga Desa Sardonoharjo bisa diajak bekerja sama dalam upaya meminimalisasi politik uang. "Ke depan kegiatan serupa harapannya akan dilaksanakan di banyak desa yang lainnya, sehingga terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang," ujar Karim.

(Baca juga: Islam Melarang Keras Politik Uang, Begini Penjelasannya)

Peluncuran Desa Antipolitik Uang merupakan kegiatan strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai rentan dalam persoalan politik uang. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, meski acara sempat diguyur hujan, tidak memadamkan semangat warga untuk mengikuti deklarasi tersebut.

Politik uang, lanjut Karim, akan menjadi virus demokrasi, bahkan kejahatan luar biasa yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Sebab, masyarakat dipaksa memilih kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain.

Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Okezone)

Bawaslu mengajak masyarakat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memerhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan bentuk lainnya.

Karim menambahkan, politik uang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Warga desa merupakan kelompok paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Oleh karena itu, deklarasi Desa Antipolitik Uang Sardonoharjo ini menjadi ikhtiar yang harus didorong sehingga kesadaran masyarakat terpatri menolak dan melawan politik uang.

(Baca juga: Politik Uang Diprediksi Melonjak Jelang Hari Pencoblosan)

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Sleman Vici Herawati menuturkan, deklarasi ini berawal dari pertemuan RT, RW, ibu-ibu PKK, pesantren, karang taruna, dan Komunitas Peduli Sardonoharjo yang menginginkan calon wakil rakyat memahami karakter warga yang menolak politik uang. Maka diimbau jangan membawa virus yang tidak baik untuk warga dengan pemberian materi.

"Kami sudah berjalan untuk mensosialisasikan pemilu dan dampak politik uang di semua lapisan masyarakat dan mendapat dukungan yang baik dari Kepala Desa Sardonoharjo. Semakin banyak warga mendapat pencerahan mengenai pentingnya memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasar hati nurani dan akal sehat, semakin meningkatkan kualitas pemilu," imbuh Vici.

Sementara Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan antipolitik uang tidak hanya berhenti di kegiatan deklarasi. "Desa Sardonoharjo punya relawan yang ketika ada politik uang mereka akan melaporkannya ke Bawaslu," ucapnya.

Bagus menuturkan, politik uang sudah menyasar hingga tingkat bawah seperti desa, kelurahan, atau dusun-dusun. Pihaknya ingin strategi penanganan harus dari bawah. Sejumlah kantong yang biasanya menjadi lumbung aksi politik uang wajib dikuatkan agar mereka melakukan perlawanan.

(han)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini