nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aspri Imam Nahrawi Disebut-sebut Ngatur Suap untuk Pejabat Kemenpora

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 11 Maret 2019 19:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 11 337 2028617 aspri-imam-nahrawi-disebut-sebut-ngatur-suap-untuk-pejabat-kemenpora-ovJREtLHGF.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Nama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora, Imam Nahrawi, Mift‎ahul Ulum disebut-sebut dalam dakwaan dua petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Johny E Awuy dan Ending Fuad Hamidy, yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎, pada hari ini.

Miftahul Ulum disebut mempunyai peran cukup besar dalam perkara dugaan suap percepatan pencairan dana hibah dari pemerintah untuk KONI melalui Kemenpora. Miftahul Ulum disebut sebagai orang yang mengatur besaran fee yang harus disiapkan petinggi KONI untuk pejabat Kemenpora.

"‎Bahwa untuk memperlancar proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, telah ada kesepakatan mengenai pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada pihak Kemepora sesuai arahan Miftahul Ulum kepada terdakwa," kata Jaksa Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Awalnya, Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy ‎dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPON Kemenpora, Supriyono menyepakati pengajuan proposal bantuan dana hibah terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada event Asian Games dan Asian Para Games.

 sd

Untuk mempercepat proses pencairan dana hibah, Ending Fuad dan Supriyono membeli satu unit mobil merek Fortuner yang diperuntukkan kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.

Setelah proposal tersebut disetujui oleh pihak Kemenpora, Mulyana dan PPK pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Adhi Purnomo‎ menyarankan Ending Fuad untuk berkoordinasi dengan Miftahul Ulum terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan KONI Pusat kepada pihak Kemenpora untuk mempercepat pencairan dana hibah.

"‎Setelah terdakwa berkoordinasi dengan Miftahul Ulum, disepakati besar komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15 sampai 19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat," sambung Jaksa Ronald.

Selain itu, Miftahul Ulum juga disebut berperan dalam proses percepatan pencairan dana terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Kata Jaksa, Ulum berperan mengarahkan Ending Fuad untuk memerintahkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat, Suradi, mencatat nama-nama pejabat Kemenpora yang akan mendapat dana komitmen fee.

"Sesuai arahan Miftahul Ulum, terdakwa memerintahkan Suradi untuk mengetik daftar rincian para penerima dana terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018," terangnya.

 ds

Dalam perkara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umumnya, Johny E Awuy didakwa telah menyuap pejabat Kementeriaan Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Pejabat Kemenpora yang diduga menerima suap dari dua petinggi KONI itu yakni, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adhi Purnomo serta seorang staf Kemenpora, Eko Triyanto.

Kedua petinggi KONI tersebut menyuap pejabat Kemenpora dengan tujuan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI.

Johny dan Ending didakwa menyuap pejabat Kemenpora dengan memberikan satu unit Toyota Fortuner hitam, uang Rp300 juta, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp100 juta, serta Ponsel merek Samsung Galaxy Note 9.

Atas perbuatanya, keduanya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini