JAKARTA – Wasekjen PPP Achmad Baidowi mempertanyakan hasil lembaga survei Charta Politika yang menyebut elektabilitas partainya turun pasca-OTT KPK terhadap mantan Ketua Umumnya Romahurmuziy atau Romi.
"Jika dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik 4,9% dan Polmark 4,5% yang pelaksanaan surveinya sama, justru ada keanehan di situ. Patut kita pertanyakan kok Charta berbeda," kata Baidowi saat dikonfirmasi Okezone, Jumat, (5/4/2019).
Meski begitu, dirinya tetap menghormati hasil survei tersebut dan tidak mau terjebak dengan hasil dari satu lembaga survei.
"Sebab justru lembaga survei lain memotret PPP di atas angka parliamentary threshold (PT). Dalam sejarah survei, PPP selalu tidak lolos PT, namun nyatanya PPP selalu lolos ke parlemen," ucapnya.
Karena PPP tidak mau lolos hanya di lembaga survei melainkan benar-benar lolos dalam Pemilu. Selain itu, kata Awiek sapaannya, pemilih PPP itu tradisional dan banyak di pedesaan sehingga seringkali tidak terpotret sebagai sampel survei.

"Namun demikian, hasil survei menjadi cambuk bagi PPP untuk terus bekerja dan bergerak melakukan konsolidasi melalui struktur dan caleg," ujarnya.
Baca Juga : Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Merosot Usai Romahurmuziy Kena OTT KPK
Sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika Indonesia, Muslimin mengatakan, dalam hasil survei pihaknya menunjukkan tingkat elektabilitas partai berlambang Kakbah itu hanya meraih 2,4 persen. Melihat hasil survei itu, PPP dikhawatirkan tidak lolos ke parlemen.
"Ada partai lama yang relatif turun, yaitu PPP. PPP kalau dilihat angkanya dari 4,3 kemudian 3,6 kemudian (sekarang) 2,4 persen," jelas Muslimin dalam rilis survei bertema “Pileg 2019: Pemilu yang terlupakan?” Di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2019).
Maka dari itu, ia pun tak mempungkiri jika OTT yang dilakukan KPK terhadap Romahurmuziy memberikan dampak bagi PPP untuk mengarungi pemilihan legislatif.
Baca Juga : Jokowi Disebut Kalah Jika Golput 40%, Parpol Pengusung dan Pendukung Diminta Solid
(Erha Aprili Ramadhoni)