nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Panitera PN Jaktim Didakwa Terima Suap untuk Muluskan Perkara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 April 2019 16:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 11 337 2042113 panitera-pn-jaktim-didakwa-terima-suap-untuk-muluskan-perkara-P9IXKpHyQQ.jpg Sidang (Shutterstock)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), M Ramadhan telah menerima suap sebesar Rp180 Juta dan 47.000 dolar Singapura.

Uang tersebut disinyalir berasal dari pengusaha yang sedang berperkara untuk memuluskan putusan perkara perdatanya yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 Baca juga: Dua Hakim PN Jaksel Segera Disidang Terkait Suap Pengurusan Perkara

"Terdakwa menerima uang untuk memengaruhi putusan perkara," ujar Jaksa I Wayan Riyana saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Muhammad Ramadhan didakwa menerima suap bersama-sama dengan dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Uang ‎itu disinyalir berasal dari seorang Pengusaha Martin P Silitonga dan Advokat, Arif Fitriawan.

 Baca juga: Wakil Ketua PN Wonosobo Diperiksa KPK Terkait Suap Pengurusan Perkara di PN Jaksel

Adapun, uang tersebut sengaja diberikan untuk memuluskan putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Perkara perdata itu ditangani oleh hakim R Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim. Kemudian, Irwan selaku hakim anggota. ‎Menurut jaksa, pemberian uang diduga agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.

 Baca juga: Lucas Sebut Dina Soraya Berperan Besar dalam Pelarian Eddy Sindoro

Atas perbuatannya, Ramadhan didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini