Menhan Jawab Tudingan Gatot soal Ketimpangan Anggaran TNI
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal ketimpangan anggaran TNI. Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan yang dialokasikan saat ini cukup besar, yakni sebanyak Rp108,36 trilun pada APBN 2019.
"Sudah, sudah itu Gatot. Anggaran kita sebelumnya di bawah Rp50 (triliun-red) kan, Rp60, Rp50, sekarang sudah seratus lebih. Rp108 (triliun-red), apalagi? Mau ngambil uang rakyat, enggak mungkin. Kita ini tentara rakyat, rakyat dululah yang diutamakan," kata Ryamizard saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (15/4/2019).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan, militer di India sangat kuat karena disokong anggaran yang cukup besar. Namun, rakyat di sana kurang mendapat perhatian anggaran dari negara sehingga berdampak pada lemahnya ketahanan rakyat.
Ryamizard tidak ingin pertahanan di Indonesia mendapat anggaran yang besar, sedangkan rakyat dinomorduakan, sebagaimana terjadi di India.
"Kalau di India sana militer kuat, tapi rakyat banyak yang miskin. Kalau kepanasan mati, kedinginan mati. Itu jangan sampai terjadi di sini dong. Masak kita menomorsepuluhkan rakyat. Pokoknya alutsista bagus rakyat terserah, (itu) enggak bener. Bukan tentara rakyat itu. Rakyat (harus) didahulukan," tuturnya.
Indonesia, kata Ryamizard, menghadapi ancaman nyata dan belum nyata. Salah satu contoh ancaman yang belum nyata itu adalah perang besar. Karena itu, saat ini alokasi anggaran pertahanan disesuaikan dengan skala ancaman yang ada tanpa harus menomorduakan kepentingan rakyat.
"Kalau belum nyata kan perang besar itu kan jauh. Kalau mau terjadi ada indikasi kita sudah siap. Ini kan enggak ada indikasi, (jadi) ini rakyat dulu. Masak kita tentara rakyat, rakyat dinomorduakan? Nomor satu rakyat. Di India itu kan nomor satu di Asia militernya, tapi banyak rakyat tak punya rumah, masa mau gitu. Ya enggaklah. Kita ini tentara rakyat," ucapnya.
