Share

Bawaslu Jateng Usut 27 Kasus Dugaan Politik Uang

Taufik Budi, iNews.id · Kamis 18 April 2019 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 18 606 2045209 bawaslu-jateng-usut-27-kasus-dugaan-politik-uang-IrfFJ1OaUA.jpg Ilustrasi

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusut 27 kasus dugaan politik uang atau money politic pada Pemilu 2019. Dugaan politik uang itu terjadi pada masa tenang 14-16 April 2019.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, mengatakan, 27 kasus dugaan politik uang itu tersebar di 15 kabupaten/kota di Jateng. Kasus itu di antaranya ditemukan di Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, Brebes 2 kasus, Cilacap 1 kasus, Demak 1 kasus, Kebumen 1 kasus, Kabupaten Pekalongan 1 kasus, Purworejo 1 kasus, Salatiga 4 kasus, Kota Tegal 1 kasus, Wonogiri 2 kasus, dan Batang 2 kasus.

“Posisi kasus tersebut ada yang masih dalam proses investigasi guna memenuhi syarat formil maupun materiil. Ada yang sudah diregister dan ada yang sudah masuk dalam tahap proses penanganan,” katanya, Kamis (18/4/2019).

Menurutnya, modus dugaan kasus politik uang yang terjadi di Jawa Tengah rata-rata berupa pemberian uang. Rata-rata peristiwanya adalah ada orang yang membagi-bagikan uang baik dalam amplop maupun secara langsung.

ilustrasi

“Di dalam pemberian uang itu, biasanya disertai stiker atau gambar peserta pemilu tertentu. Karena masih dugaan, Bawaslu di Jawa Tengah masih dalam proses pengusutan,” tuturnya.

Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di kabupaten/kota masih melakukan penanganan dan pengusutan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, melakukan klarifikasi kepada pelapor, klarifikasi kepada terlapor maupun para saksi-saksi.


Baca Juga : Temukan Indikasi Pelanggaran, Bawaslu Pangandaran Kaji Pemungutan Suara Ulang

“Dugaan politik uang masuk dalam kategori dugaan pidana pemilu. Karena itulah, Bawaslu akan membahas bersama dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu,” ucapnya.

“Sentra Gakkumdu akan melakukan proses kajian dugaan pelanggaran politik uang itu memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu atau tidak. Jika kasus dugaan itu sudah diregister maka Bawaslu memiliki waktu maksimal selama 14 hari kerja untuk melakukan proses penanganan,” katanya.


Baca Juga : Fenomena "Surat Suara yang Tertukar" saat Pemilu Melanda Dua Daerah di Bengkulu

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini