Bawaslu Putuskan KPU Melanggar Administrasi soal Quick Count Pemilu 2019

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2019 12:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 16 605 2056415 bawaslu-putuskan-kpu-melanggar-administrasi-soal-quick-count-pemilu-2019-xbsIur2n3d.jpg Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi Situng KPU di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019). (Foto : Harits Tryan Akhmad/Okezone)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan putusan terkait laporan pelanggaran administrasi quick count atau hasil hitung cepat. Bawaslu menyatakan KPU RI bersalah lantaran dianggap terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat,” ucap Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi Situng KPU, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bawaslu, kata Abhan, juga memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

“Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU,” kata Abhan.

Sementara, Anggota Majelis, Rahmat Bagja, menambahkan KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat Pemilu 2019.

ilustrasi (Dok Okezone)

Kemudian, KPU juga tidak menyampaikan pembicaraan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat hasil pemilu.

“Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat," tutur Rahmat.

Putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 ini diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.


Baca Juga : Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Situng

Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, KPU telah melakukan kesalahan karena tidak menindaklanjuti laporan BPN sebelumnya soal lembaga hitung cepat dengan membentuk dewan etik.

Selain itu, dia menyebutkan, semua lembaga survei yang tampil di televisi pada 17 April 2019 melakukan kesalahan dan terbukti menyesatkan.


Baca Juga : Meski Dinyatakan Melanggar, Bawaslu Minta KPU Tetap Pertahankan Situng

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini