Ini Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pileg

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 15:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 21 606 2058440 ini-tata-cara-penyelesaian-perselisihan-hasil-pileg-v2UXKC6DQP.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ist)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Aturannya sudah jelas ada dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, silahkan ajukan sesuai aturan yang ada,” kata Tjahjo melalui siaran persnya, di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa peserta Pemilu yang mengikuti Pemilihan Legislatif dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK) maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Ilustrasi

(Baca Juga: Raih 85 Kursi di DPR, Golkar Sanjung Jokowi)

Bunyi pasal sebagai dimaksud adalah:

Ayat 1 (Satu), “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

Ayat 2 (Dua), “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan pennohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.”

(Baca Juga: Mendagri: Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU Sah Sesuai Undang-Undang)

Ayat 3 (Tiga), “Dalam hal pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi."

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini