Jadi Tersangka, Anak Wali Kota Tanjungpinang Bantah Sebar Uang saat Pemilu 2019

Muhammad Bunga Ashab, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2019 15:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 24 606 2059981 jadi-tersangka-anak-wali-kota-tanjungpinang-bantah-sebar-uang-saat-pemilu-2019-ugcKeVTJRt.jpg Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 02 Dapil 2 Tanjungpinang, M Apriyandi (Andi) yang Juga Anak Wali Kota Tanjungpinang Usai Menjalani Pemeriksaan di Satreskrim Polres Tanjungpinang (foto: Bunga Ashab/KoranSINDO)

TANJUNGPINANG - Caleg Partai Gerindra nomor 2 Dapil 2 Tanjungpinang M Apriyandi alias Andi yang juga anak Wali Kota Tanjungpinang Syahrul membantah melakukan tindak pidana pemilu money politic (politik uang) saat masa tenang Pemilu 2019 lalu.

Status Andi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang dalam kasus dugaan politik uang.

Baca Juga: Demokrat Ajukan 70 Gugatan Sengketa Pemilu ke MK 

"Saya tidak melakukan itu (money politics), saya juga tidak kenal dengan RT (selaku saksi dan tersangka) yang dibilang sebagai korlap," ujar Andi usai menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Tanjungpinang, Jumat (24/5/2019).

Sampai saat ini, kata Andi, belum pernah dipertemukan dengan saksi-saksi yang menjerat dirinya dengan politik uang tersebut. Andi menyampaikan aka kooperatif menghadapi proses hukumnya.

"Saya akan hadapi proses hukumnya. Jika kasus ini nanti tidak terbukti, maka saya akan menuntut balik para saksi-saksi," ujar Andi.

Caleg Partai Gerindra Nomor 2 Dapil 2 Tanjungpinang M Apriyandi (Andi) yang juga Anak Wali Kota Tanjungpinang Syahrul Usai Jalani Pemeriksaan di Satreskrim Polres Tanjungpinang (foto: Bunga Ashab/SIND	 

Usai pemeriksaan itu, Andi juga mempertanyaka pasal yang disangkakan terhadap dirinya. Dia menjelaskan ada perbedaan pasal yang menjeratnya. Saat diklarifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang, pasal yang disangkakan kepadanya Pasal 523 ayat 2 jo Pasal 279 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu.

Namum, saat dilaporkan ke Polres Tanjungpinang pasalnya berganti menjadi Pasal 523 ayat 1 jo Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu. "Pasalnya berganti antara di Bawaslu dengan Polres Tanjungpinang," ujar dia.

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie menyampaikan telah menetapkan tiga caleg sebagai tersangka dalam kasus politik uang dan empat warga sipil. Tiga caleg yang dimaksud adalah Andi dan dua caleg dari Partai Garuda nomor urut 2 Rantha Fauzi Sembiring dan nomor urut 5 Brando Ahmad Purba.

"Sudah ditetapkan tujuh orang tersangka, tiga caleg dan empat warga yang turut membantu para caleg. Identitasnya ada di kantor," kata Alie singkat.

Terpisah, Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini yang disinggung terkait pergantian pasal yang disangkakan kepada Andi. Zaini menuturkan, saat ini proses sudah ditangan Polres Tanjungpinang.

"Sekarang kan penanganannya di polisi, langsung tanyakan (pergantian pasal) ke polisi saja," kata Zaini singkat.

Berita sebelumnya, tiga calon legislatif (caleg) daerah pemilihan (Dapil) 2 Tanjungpinang, yakni Kecamatan Tanjungpinang Timur yang tersandung kasus dugaan money politics (politik uang) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjungpinang.

Ketiga caleg itu adalah dua orang caleg Partai Garuda nomor urut 2 Rantha Fauzi Sembiring dan nomor urut 5 Brando Ahmad Purba. Terakhir, caleg Partai Gerindra nomor 2 M Apriyandi merupakan anak Wali Kota Tanjungpinang Syahrul.

Ilustrasi Politik Uang (foto: Shutterstock) 

Selain tiga caleg itu polisi juga menetapkan tiga orang lainnya, yakni Warsono, Agustinus dan Yusrizal. Ketiga orang ini merupakan orang yang turut membantu caleg menebar amplop berisi uang saat masa tenang.

Penetapan tersangka ini diketahui berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 14 Mesi yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Enam tersangka itu terdiri dari tiga berkas perkara, yakni satu berkas untuk tersangka Rantha, satu berkas untuk tersangka Brando dan Warsono, serta satu berkas untuk tersangka Apriyandi, Agustinus dan Yusrizal.

Baca Juga: MK Terima 226 Perkara Sengketa Hasil Pileg 2019

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan, unsur tindak pidana pemilu terhadap ketiga caleg itu telah terpenuhi. Dia menuturkan, terpenuhinya unsur tersebut setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi belasan orang (masing-masing caleg). Hasil pembahasan tahap dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanjungpinang dengan unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri (Kerjari) dan Polres Tanjungpinang disepakati bahwa unsur pidananya telah terpenuhi. 

Hasil dari pembahasan Sentra Gakkumdu tiga perkara itu memenuhi unsur tindak pidana sesuai diatur di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 523 ayat 2 dengan sanksi terhadap terduga atau pelaku money politic yang terjadi pada saat masa tenang dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda Rp48 juta. 

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini