6. Menaikkan dan mempercepat penerimaah PKH Rp 34,4 triliun.
7. Menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN dan Polri Rp500 miliar.
Total Rp100 triliun.
"Dapat diduga, paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying karena tidak dilakukan oleh pasangan calon (dalam hal ini Paslon 01)," sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU 7/2017," jelas Tim Hukum Prabowo-Sandi.
(Hantoro)