nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ikuti Peraturan Presiden, Anies Terbitkan Kepgub Penghasilan Tambahan

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Selasa 18 Juni 2019 20:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 18 338 2068025 anies-terbitkan-kepgub-tentang-kenaikan-gajinya-dan-anak-buah-i2oUBWstta.jpg Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur yang baru mengenai tambahan penghasilan dan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan Gubernur tersebut bernomor 879 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 24 Mei 2019. Namun sejatinya pemberian penghasilan tambahan tersebut bukanlah hal yang janggal, sebab merupakan mandat dari Peraturan Presiden (PP).

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, telah diatur bahwa setiap PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan ketiga belas.

Selain itu juga, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memberikan tambahan penghasilan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

 Anies Baswedan

Adapun 9 poin dari Keputusan Gubernur tersebut, antara lain:

Kesatu: Memberikan Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2019 kepada:

a. Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kedua: Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April 2019 dan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Ketiga: Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019 dan dibayarkan pada bulan Juli 2019 dengan memperhitungkan capaian kinerja pemungutan pajak daerah.

 Anies Baswedan

Keempat: Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b yang didasarkan pada kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, meliputi:

a. penilaian aktivitas dan perilaku kerja;

b. serapan program/kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

c. penilaian aktivitas kerja tambahan.

Kelima: Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam: Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Ketujuh: Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kedelapan: Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA, dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan dan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan telah menerima Tunjangan Kinerja Daerah Ketiga Belas.

Kesembilan: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini