Ini 9 Hakim MK yang Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi soal Pilpres

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2019 08:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 28 605 2071970 ini-9-hakim-mk-yang-tolak-seluruh-gugatan-prabowo-sandi-soal-pilpres-GaodvfnKOV.jpg Sidang MK (Okezone)

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin Adam hakim MK (bbc)Wahiduddin Adams mengawali kariernya sebagai seorang birokrat. Ia sempat menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM periode 2010-2014.Pria yang tumbuh besar di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ini sebelumnya berkiprah sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) sejak tahun 1981 di Departemen Kehakiman. Di lembaga tersebut, ia sempat menduduki berbagai pos, hingga akhirnya departemen itu berganti-ganti nama dan menjadi Kementerian Kumham seperti sekarang.

Baca juga: Usai Putusan Sidang MK, KPU Akan Gelar Rapat Pleno Terbuka 30 Juni 2019

Wahiduddin juga merupakan dosen mata kuliah Perundang-Undangan di Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta hingga kini.Sebelumnya, ia mendapat gelar Sarjana Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1979. Wahiduddin juga menjalani pendidikan De Postdoctorale Cursus Wetgevongsleer di Leiden, Belanda, pada tahun 1987.Ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program pascasarjana Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah dan lulus pada tahun 1991, dan memperoleh gelar Doktor Hukum Islam dari kampus yang sama pada tahun 2002.Nama Wahiduddin kembali terpilih secara aklamasi sebagai hakim MK bersama Aswanto berdasarkan hasil musyawarah mufakat 10 fraksi di DPR awal tahun 2019, setelah sebelumnya menjalani fit and proper test pada 6-7 Februari lalu.

5. I Dewa Gede Palguna

Hakim MK I Dewa Gede Palguna (okezone)Palguna merupakan salah satu hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda yang dicalonkan DPR tahun 2003 lalu. Ia sempat mengakhiri masa baktinya pada tahun 2008, sebelum akhirnya kembali menjadi hakim konstitusi pada tahun 2015 sampai sekarang.Ia sempat menolak untuk menjadi hakim konstitusi ketika mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menawarinya. Namun pada tahun 2014, ketika menteri sekretaris negara dan panitia seleksi menghubunginya untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur presiden, ia mengiyakan tawaran tersebut.

Baca juga: Ketum PAN: Pesan Pak Prabowo Silakan Partai Koalisi Tentukan Sikap Sendiri

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999-2004 sebagai utusan daerah dan ikut berperan dalam amandemen UUD 1945.Hakim yang pernah bermain peran sebagai figuran film asing berjudul 'Beyond The Ocean' itu sempat bercita-cita menjadi tentara dan wartawan. Namun kedua hal itu kandas dan membuatnya banting stir untuk memperlajari ilmu hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan lulus tahun 1987.Ia lantas menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil S2 Bidang Kajian Utama Hukum Internasional UNPAD (1994) dan meraih gelar doktor tahun 2011 dari Universitas Indonesia untuk bidang kajian hukum tata negara.

6. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih (kiri) (foto: Okezone)Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan. Hakim konstitusi kelahiran Pangkal Pinang tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat.Enny adalah satu dari tiga hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Relawan: Tugas Menangkan Jokowi-Ma'ruf Selesai, Sekarang Persatukan Lagi Indonesia

Enny mengenyam pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1981. Ia lantas melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung (1995) dan memperoleh gelar doktor dari program Ilmu Hukum UGM pada tahun 2005.Perempuan yang bercita-cita menjadi seorang pengajar ini kemudian berkolaborasi dengan Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD dengan mendirikan Parliament Watch, LSM yang bergerak untuk mengawasi parlemen.Enny juga pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selama empat tahun, staf ahli hukum DPRD Kota Yogyakarta, kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi DIY, legal consultant Swisscontact, hingga menjadi penasihat Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini