Uygurs dan minoritas lain yang ditahan di kamp-kamp "menjadi sasaran indoktrinasi politik secara paksa, penyangkalan keyakinan, perlakuan buruk, dan, dalam beberapa kasus, penyiksaan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia, Shamini Darshni Kaliemuthu sebagaimana dilansir South China Morning Post, Selasa (2/7/2019).
"Mereka bukan 'lembaga kejuruan dan pelatihan' yang tampaknya dikunjungi oleh menteri."
Menurut perkiraan yang dikutip oleh panel PBB, lebih dari 1 juta Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di Xinjiang.
Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengatakan situs tersebut adalah "kamp konsentrasi", deskripsi yang ditolak oleh Beijing. Pemerintah China menyebut kamp-kamp itu sebagai sebuah lembaga pendidikan dan kejuruan yang penting untuk memberantas upaya separatisme dan ekstremisme agama.
P. Ramasamy, seorang politikus dari koalisi yang berkuasa di Malaysia, yang penduduknya mayoritas Muslim, mengatakan bahwa dia "kecewa dengan Mujahid karena mengikuti pernyataan resmi China".