Gugat ke MK, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg di Sulbar

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 11 Juli 2019 14:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 11 606 2077556 gugat-ke-mk-golkar-minta-pemungutan-suara-ulang-pileg-di-sulbar-MotTwoxteN.JPG Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA - Partai Golkar merasa dirugikan atas hasil pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI karena ada dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Mahkamah Konstitusi (MK) pun diminta mengabulkan gugatannya untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPR RI di Sulawesi Barat (Sulbar).

Demikian dikatakan Kuasa Hukum DPP Golkar, Irwan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Menurut Irwan, ada enam kabupaten di Sulbar yang harus digelar PSU. Bahkan, bukan Golkar yang meminta PSU, namun ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga meminta PSU di satu kabupaten di Sulbar.

Baca Juga: MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pileg 2019

Kerugian yang dirasakan, kata Irwan, menimpa Caleg DPR RI dari Golkar, Ibnu Munzir. Perhitungan KPU, Golkar hanya mendapatkan urutan kelima dan gagal mendapatkan kursi dari empat kursi yang diperebutkan. PDIP pun gagal mengantarkan dua calegnya karena dugaan kecurangan terjadi penggelembungan daftar pemilih khusus (DPK) di enam kabupaten/kota.

Menurut Irwan, dugaan kecurangan itu sangat merugikan partai berlambang pohon beringin. "Jadi, dalam hal ini Golkar menggugat KPU. Kami mendalilkan adanya penggelembungan DPK mencapai 35.000 hak pilih. Jadi, dari sebelumnya 3.600 sekian DPT, kemudian pada 17 April tiba-tiba pencoblosan menjadi 38.007 orang," ujarnya.

Gedung MK

Dugaan penggelembungan, ujar Irwan, mencapai hampir 35 ribu suara, yang seharusnya sangat signifikan untuk menambah suara Golkar. Untuk itu, pihaknya meminta MK untuk memutuskan dilakukannya PSU di seluruh kabupaten Sulbar.

"Kami minta MK bisa memutuskan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Sulawesi Barat, khususnya DPR RI. MK sebagai penjaga marwah undang-undang, agar pemilu berjalan konstitusional, kami harap masuk ke masalah DPK ini," ujarnya.

Baca Juga: Soal Sengketa Hasil Pileg, KPU Diminta Bekerja Berdasarkan Konstitusi

Pihaknya telah menyerahkan bukti ke MK, mulai dari C1, DPT Hp3 dan bukti lainnya. "Ini kecurangan di KPU. Sama dengan yang digugat PDIP yang mendalilkan penggelembungan DPK di Mamuju. Kami juga mendalilkan itu di Mamuju dan kabupaten lainnya. Jadi, pelanggaran, memang begitu adanya," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini