
Akibat tidak mengedepankan pendekatan itu, Trubus menilai malah hal ini malah memperburuk citra walikota sendiri. Terlebih, walikota seperti pemimpin yang membuat suatu kebijakan seperti contra pruduktif dan memperuncing situasi tanpa melakukan langkah-langkah.
Selain itu akibat keluarnya surat yang tak akan memberikan pelayanan ke warga, Trubus menyebut, hal itu malah menjadi konsumsi publik.
"Bagaimana pun juga walikota ini statusnya adalah bagian dari pemerintahan. Jadi dia harus menghormati kepada apa yang sudah diputuskan kemenkumham. Apalagi itu adalah pembantu presiden yang dalam arti bahwa pemerintah pusat harus berfikir bijak dalam hal ini," kata Trubus.
(Angkasa Yudhistira)