Perindo Kecewa MK Tolak Gugatan Calegnya di Deiyai Papua

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2019 04:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 10 606 2090101 perindo-kecewa-mk-tolak-gugatan-calegnya-di-deiyai-papua-9TE0VrmOEi.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 yang diajukan Partai Perindo untuk pemilihan legislatif wilayah Papua.

Merespon hal itu, Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky Margono sangat menyayangkan sikap MK yang menilai permohonan tidak relevan. Apalagi pihaknya menyajikan bukti sesuai dengan kajdian yang ada dilapangan.

“Kekecewaan kami ada disitu, kenapa saat ini justruk MK enggak memberi keadilan dan kepastian hukum,” ujar Ricky di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Lebih lanjut menurut Rikcy dalam proses sidang terkuak bahwa tidak ada formulir hasil rekap suara di Kecamatan oleh petugas dari KPUD, namun langsung dibawa ke wilayah Kabupaten.

Ricky Margono

“Bahkan prof Syaldi pernah mengatakan bahwa ini kita lihat dan ketawan belangnya dimana dikejar kepada KPUD Deiyay dan Bawaslu mereka mengakui tidak ada namanya dan langsung ke Kabupaten,” katanya.

“Ini menjadi permasalahn besar dan sudah jelas-jelas ini bahkan menjadi kongkrit menurut saya sudah jelas-jelas dalam persidangan ada kesalahan tapi ternyata diputusnya NO,” tambahnya.

Meski begitu Ricky mengaku tetap akan menghormati putusan MK ini. Dia berharap kedepannya hakim MK dapat lebih adil dalam membuat sebuah purusan.

“Sementara karena ini final and bandig kami ya menerima dan menghormati. Harapan kami ini hadu pelajara ternyata indonesia belum sepenuhnya bisa adil,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui Gugatan ini teregister dengan nomor 137-09-PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perindo menggugat hasil pesta demokrasi di Papa karena adanya penghilangan suara karena adanya sistem noken di Kabupaten Deiyai, Papua.

“Menolak eksepsi permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," ujar Ketua Hakim MK Anwar Usman.

(kha)

Berita Terkait

Pemilihan Legislatif

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini