nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Praperadilan Tabrak Lari Fly Over Tak Dihadiri Kasatlantas Polres Solo

Bramantyo, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 14:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 14 512 2091786 sidang-pra-peradilan-tabrak-lari-fly-over-tak-dihadiri-kasatlantas-polres-solo-QxKnWzLKUh.jpg Tabrak Lari (Foto: Capture Instagram)

SOLO - Persidangan Pra Peradilan kasus tabrak lari di Fly Over Manahan, Pengadilan Negeri Solo yang diajukan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) kembali digelar.

Semula, jadwal persidangan pra peradilan, Rabu 14 Agustus 2019, diruang sidang III kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Solo, menghadirkan Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Busroni.

Namun, dalam sidang pra peradilan, Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Busroni tidak bisa hadir. Surat Ketidakhadiran orang nomor satu di Satuan Lalu Lintas Polresta Solo ini diserahkan Kasubag Hukum Polresta Solo Iptu Rini Pangestu pada Ketua Majelis Hakim Pandu budiyono.

Kuasa hukum LP3HI Sigit Sudibyo mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Kasatlantas di sidang Pra Peradilan.

Pasalnya, yang memerintahkan hadir di persidangan adalah pihak pengadilan. Dimana, perintah pengadilan, ungkap Sigit, sama dengan UU.

"Pasti kecewa, terus inikan perintah pengadilan artinya sama dengan UU. Kok Kasatlantas malah lebih takut atasan dari pada perintah pengadilan gitu. Kasatlantas tidak hadir ada surat permohonan izin yang ditanda tangani oleh Kapolres. Intinya hari ini ada kegiatan," kata Sigit saat ditemui Okezone, Rabu (14/8/2019).

Tabrak Lari

Baca Juga: Kasus Tabrak Lari Fly Over Manahan Tak Kunjung Terungkap

Menurut Sigit, dengan ketidakhadiran Kasatlantas, pihaknya mengajukan kembali permohonan pada pihak Pengadilan untuk kembali memanggil Kasatlantas di sidang Praperadilan, Kamis 15 Agustus 2019 besok.

"Misalkan besok sudah diperintah pengadilan tidak hadir lagi, maka kami akan membuat surat pada Irwasum untuk memecat Kasatlantas Surakarta," tegasnya.

Sehingga pada sidang pra peradilan ini, hanya memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon.

Dari pihak pemohon, LP3HI menghadirkan bukti-bukti mulai dari akta pendirian LP3HI, bukti-bukti media massa, hingga bukti putusan pengadilan PN Boyolali yang mengabulkan permohonan pra peradilan dari LP3HI.

Dalam putusan PN Boyolali yang diserahkan LP3HI berisi penghentian penyidikan itu tidak harus berupa surat SP3. Namun secara materil ketika tidak ada kejelasan terhadap penyelidikan itu bisa dikatakan penghentian penyelidikan secara materil.

"Surat dari termohon itu diantaranya akte-akte pendirian LSM kami, beberapa unduhan dari website, putusan dari PN Boyolali yang pernah mengabulkan pra peradilan kita. Yang intinya penghentian penyidikan itu tidak harus berupa surat SP3, namun secara materil ketika tidak ada kejelasan terhadap penyelidikan itu bisa dikatakan penghentian," terangnya.

Sementara itu Kasubag Hukum Polres Surakarta Iptu Rini Pangestuti mengatakan dalam sidang pra peradilan ini pihaknya menyerahkan 37 bukti-bukti mulai dari laporan, Sprindik, gelar perkara, surat-surat pemeriksaan dari CCTV, memeriksa bengkel, dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Ada 3-4 saksi yang pada saat kejadian itu ada. Bukti-bukti sudah saya serahkan semuannya," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini