PPP Usul Legislatif Review Soal UU KPK
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), masih terus berpolemik. Pada 17 Oktober 2019, UU KPK yang baru akan berlaku secara otomatis, hal itu setelah 30 hari disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 17 September lalu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pihaknya menginginkan Legislatif Review yang sangat relevan ketika ada elemen mengajukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Caranya gimana begitu alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk di Prolegnas, kita bicarakan sekaligus Prolegnas 2020 pemerintah, ajukan revisi UU KPK atas UU hasil (UU KPK) revisi itu," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Baca juga: KPK Sangat Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Tunda UU KPK
