Wali Kota Medan Ditangkap dalam OTT Ke-21 KPK Sepanjang 2019
JAKARTA – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap KPK hari ini bersama enam orang lainnya diduga terkait praktik suap di lingkungan Pemkot Medan, Sumatera Utara. Dzulmi Eldin diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang ke 21 kali dilancarkan KPK sepanjang 2019.
Dalam OTT tersebut, selain Dzulmi Eldin, KPK juga mengamanakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), protokoler, ajudan wali kota, serta pihak swasta. Dzumi sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di KPK, sedangkan enam lagi masih di Medan.
“Enam orang lain masih diperiksa di Polrestabes Medan," kata Febri Diansya, Juru Bicara KPK, Rabu (16/10/2019).
KPK menyita uang Rp200 juta lebih dari OTT tersebut. Uang itu diduga suap yang diberikan dinas-dinas ke wali kota. "Tim sedang mendalami lebih lanjut," Febri Diansyah.
Beberapa jam sebelum menangkap Dzulmi Eldin Cs, KPK lebih dulu melancarkan OTT di Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere dan tujuh orang lainnya. Mereka ditangkap diduga terkait suap paket pengerjaan jalan multiyears senilai Rp155 miliar.
Baca juga: OTT Kepala BPJN XII, KPK Giring 6 Orang di Kaltim ke Jakarta
Pada Senin 14 Oktober kemarin, KPK mengamankan Bupati Indramayu Supendi dan delapan orang lainnya dalam OTT di Indramayu dan Cirebon. Empat di antaranya sudah dijadikan tersangka terkait suap di lingkungan Dinas PUPR Indramayu.
Mereka adalah Bupati Supendi, Kadis PUPR Indramayu Omarsyah (OMS), Kabid Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono (WT) dan rekanan Carsa AS (CAS).
Berikut daftar 21 OTT yang digelar KPK sepanjang 2019:
1. 24 Januari 2019, Bupati Kabupaten Mesuji
2. 16 Maret 2019, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy
Baca juga: KPK Cetak "Hattrick" OTT dalam 2 Hari Jelang Berlakunya UU Baru
3. 22 Maret 2019, GM Central Maintenance dan FacilitiesK PT. rakatau Steel
4. 27 Maret 2019, Anggota DPR-RI, Bowo Sidik P.
5. 1 Mei 2019, Bupati Kabupaten Kepualaun Talaud
6. 4 Mei 2019, Hakim di PN Balikpapan
7. 28 Mei 2019, Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram
8. 28 Juni 2019, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
9. 11 Juli 2019, Gubernur Kepulauan Riau
