Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Mendagri Tito Akan Evaluasi APBD
Permasalahan lainnya, lanjut Tito, adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta integritas.
Tito meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi UMKM, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.
Ia mencontohkan seperti alokasi APBD yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Nantinya Pemda diminta ikut serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sebagaimana sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan," katanya.
