PDIP DKI Minta Anggaran TGUPP di APBD 2020 Dinolkan
JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinolkan pada APBD 2020. Hal tersebut lantaran kinerja dari TGUPP tak terlihat setelah menjalani masa kerja selama dua tahun sebagai pembantu gubernur.
"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.
Menurutnya, dana yang telah digelontorkan dari hasil pembayaran pajak masyarakat untuk membayar gaji anggota TGUPP yang jumlahnya mencapai 67 orang itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bila tidak ada gunanya, lebih baik tahun depan upah mereka tak dibebankan kepada APBD.
"Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," ujarnya.
Apabila Gubernur Anies Rasyid Baswedan, lanjut dia, masih merasa perlu keberadaan TGUPP dalam membantu kerjanya, diharapkan pembayaran gaji mereka dibebankan menggunakan dana operasionalnya.
"Kalau Pak Gubernur merasa perlu TGUPP, silakan. Tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD," katanya.
Ia menilai mayoritas anggota TGUPP yang ada sekarang merupakan para tim sukses pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017. Sehingga lebih elok upah mereka itu berasal dari dana operasional gubernur.
Baca Juga : Fraksi Golkar DPRD DKI: Kerja TGUPP Perlu Diawasi dan Dievaluasi
"Kita tidak ada masalah (anggota TGUPP berasal dari tim sukses-red), tapi pergunakan saja alokasi dari dana operasional gubernur. Ini kan penghematan. Yang lain suruh hemat-hemat, tapi ini justru sebaliknya," kata dia.
Sekadar diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk gaji TGUPP sebesar Rp19,8 miliar. Hal itu tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.
Baca Juga : Soal Polemik Lem Aibon Rp82,8 Miliar, KPK Singgung Fungsi DPRD DKI
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
