Permukiman di Jaksel Dekat Bantaran Kali Ciliwung Rawan Longsor
JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, pihaknya menemukan sebuah permukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan yang berbatasan dengan Kali Ciliwung, Cideng, Mampang dan Krukut, kondisinya amat mengkhawatirkan. Hal itu diketahui dirinya ketika melakukan kunjungan ke sana saat masa reses beberapa waktu lalu.
"Yang memprihatinkan itu adalah pemukiman padat penduduk yang berada di bantaran kali seperti di Kali Ciliwung, Cideng, Mampang dan Kali Krukut, itu rawan longsor kalau musim hujan," kata Yuke kepada Okezone, Jumat (15/11/2019).
Baca juga: Rumah Warga Tertimpa Tebing Batu Setinggi 15 Meter di Semarang
Ia berharap kepada Dinas Sumber Daya Air untuk segera menuntaskan pengerjaan turap sebelum nanti datang musim penghujan.
"Karena masih ada yang turapnya harus dibenahi dan masih ada yang belum diproses terkait normalisasi kali. Rumah semi dan bahkan permanen ada yang berdiri dan berada di kemiringan yang mengkhawatirkan," sambungnya.
Ia menjelaskan, banyak daerah pemukiman padat penduduk di Jakarta Selatan yang berbatasan dengan bantaran kali. Bahkan, untuk memasuki gang-gang rumah tersebut, kendaraan roda dua saja sulit mengaksesnya.
Baca juga: 7 Rumah Rusak Tertimpa Longsor dan Pohon Tumbang di Bogor
Dia berharap adanya penataan kampung kumuh melalu Comunity Action Planing (CAP) dan Comunity Implementasi Planing (CIP) mampu menata perkampungan padat penduduk di bantaran kali tersebut.
"Dua tahun belakangan ini belum ada penurapan kali. Seperti akses alat berat juga sulit masuk di beberapa lokasi, dan ini yang jadinekndala. Harus dipikirkan jalan keluarnya. Saya akan mencoba bicara dengan eksekutif perihal ini agar ada penanganan dalam waktu dekat," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, masalah sampah juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dirinya berharap pemerintah memfasilitasi alat pengelolaan sampah dan konsep yang lebih menyeluruh terkait kebersihan sampah.
"Kemudian, masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang status tanahnya milik negara seperti di kawasan Manggarai yang merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Bukit Duri. Lalu di kelurahan Tegal Parang, Pela Mampang, Mampang, Cikoko dan Manggarai yang mengeluhkan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman interaksi dan sebagainya," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
