China Larang Kapal dan Pesawat Militer AS Mengunjungi Hong Kong
BEIJING - China melarang kapal-kapal dan pesawat terbang militer AS untuk mengunjungi Hong Kong dan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa organisasi lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di AS karena diduga membantu para demonstran pro-demokrasi di kota itu untuk melakukan tindakan kekerasan.
Pelarangan tersebut merupakan respons China terhadap undang-undang AS yang disahkan pada minggu lalu. UU tersebut mendukung kelompok pro-demokrasi yang telah melakukan unjuk rasa selama enam bulan.
“Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahan dan berhenti mencampuri urusan internal kami. China akan mengambil langkah lebih lanjut jika perlu untuk menegakkan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong dan kedaulatan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying melansir Reuters, Selasa (3/12/2019).
China pada pekan lalu berjanji akan mengeluarkan respons balasan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang mendukung para pemrotes anti-pemerintah di Hong Kong dan mengancam China dengan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.
Baca juga: Trump Dukung Pro-Demokrasi Hong Kong, China: AS Abaikan Fakta dan Memutarbalikkan Kebenaran
Baca juga: Trump: Hong Kong Akan 'Dilenyapkan dalam 14 Menit' jika Bukan karena Saya
Ada kekhawatiran bahwa perselisihan tentang Hong Kong dapat berdampak pada upaya China dan AS untuk mengurangi perang dagang yang berkepanjangan antara dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut.
Beberapa kapal angkatan laut AS mengunjungi Hong Kong setiap tahun, yang telah berlangsung sejak era kolonial sebelum 1997 dan yang diizinkan China untuk dilanjutkan setelah penyerahan dari Inggris ke pemerintahan China.
"Kami memiliki rekam jejak panjang tentang keberhasilan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong, dan kami berharap hal itu akan terus berlanjut," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang tak ingin disebut namanya.
"Tuduhan palsu campur tangan asing, [terhadap LSM] dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari keprihatinan sah warga Hongkong," kata pejabat itu.
