nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Selandia Baru Tindak Sumbangan Politik dari Asing

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 17:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 03 18 2137447 selandia-baru-tindak-sumbangan-politik-dari-asing-FQftjUMLaV.jpg Bendera Selandia Baru. (Foto/Reuters)

WELLINGTON - Selandia Baru menindak sumbangan dari asing kepada politisi dan memperketat aturan iklan politik, karena khawatir adanya upaya campur tangan asing menjelang pemilihan umum tahun depan.

Langkah ini mengikuti peringatan, termasuk dari badan intelijen negara itu, tentang risiko campur tangan asing dalam politik Selandia Baru.

Pemerintah memperkenalkan undang-undang ke Parlemen yang melarang sumbangan lebih dari NZD50 (sekira Rp451 ribu) kepada partai politik dan kandidat oleh orang asing. Sebelumnya politisi Selandia Baru bisa mendapat sumbangan dari asing dengan ambang batas batas NZD1.500 (sekira Rp 13 juta).

“Risiko campur tangan asing dalam pemilihan umum adalah fenomena internasional yang berkembang dan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk sumbangan. Selandia Baru tidak kebal dari risiko ini,” kata Menteri Kehakiman Andrew Little mengatakan dalam sebuah pernyataan menyitir Reuters, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Angkatan Laut Selandia Baru Izinkan Prajurit Pria Pakai Bulu Mata Palsu dan Berdandan

Baca juga: Ketua Parlemen Selandia Baru Menyusui Bayi Kolega saat Pimpin Sidang

Undang-undang baru itu juga akan mewajibkan nama dan alamat pemberi dana iklan pemilu di semua media. Hal dilakukan guna mengurangi banjirnya iklan berita palsu di media sosial yang telah merusak pemilu di luar negeri.

Pertanyaan tentang sumbangan politik Selandia Baru dimunculkan pada 2018 setelah seorang anggota parlemen menuduh pemimpin Partai Nasional oposisi menyembunyikan sumbangan NZD 100.000 (sekira Rp 915 juta) dari seorang pengusaha China. Pemimpin Partai Nasional membantah tuduhan itu.

Selandia Baru akan mengadakan pemilihan umum pada akhir 2020. Little mengatakan tindakan lebih lanjut dapat diambil untuk melawan pengaruh asing berdasarkan rekomendasi dari komite parlemen yang melihat masalah tersebut.

Sekutu Selandia Baru dalam komunitas berbagi intelijen "Five Eyes"—Australia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat—semuanya menyatakan keprihatinan atas pengaruh asing dalam politik dalam beberapa tahun terakhir.

Australia melarang sumbangan dari orang asing lebih dari AUD 1.000 (sekira Rp9,5 juta), sementara Kanada melarang yang lebih dari CAD20 (Sekira Rp211 ribu) dan Inggris memblokir dana sumbangan lebih dari 500 Pounsterling (sekira Rp9 juta).

Larangan Selandia Baru akan mencakup mereka yang tinggal di luar Selandia Baru yang tidak berhak memilih atau warga negara Selandia Baru, serta perusahaan tidak berbadan hukum dengan kantor pusat di luar negeri.

Angka-angka dari publikasi Kementerian Kehakiman yang merinci donasi politik luar negeri menunjukkan pada tahun 2018, Partai Buruh yang berkuasa telah menerima total sumbangan luar negeri NZD900 (sekira Rp8 juta), sedangkan Partai Hijau telah menerima dana total NZD510 (sekira Rp4,6 juta).

Sementara pemerintah Selandia Baru tidak menyebutkan ancaman khusus, agen-agen intelijen Inggris dan AS menuduh Rusia ikut campur dalam politik dalam negeri dan pemilihan beberapa negara Barat termasuk pemilihan presiden AS 2016. Rusia membantah tuduhan itu.

Kepala intelijen Selandia Baru mengatakan pada bulan April bahwa badan tersebut prihatin dengan kegiatan aktor negara asing, termasuk upaya secara diam-diam mempengaruhi para politisi dan memantau komunitas ekspatriat di negara Pasifik Selatan.

Australia menuduh China melakukan kegiatan serupa dan menindak sumbangan politik dan lobi asing. China juga membantah tuduhan itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini