JAKARTA – Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menolak usulan Partai Gerindra yang ingin proses pemilihan wakil gubernur dilakukan secara terbuka. Demi menjaga iklim demokrasi yang baik, sebaiknya pemilihan di bilik tertutup.
“Menjaga hak demokrasi bebas dan rahasia sebaiknya dilakukan secara tertutup. Masing-masing anggota dewan memilih di bilik yang tertutup,” kata Suhaimi kepada Okezone, Minggu (2/2/2020).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan dua nama calon wakil gubernur ke DPRD DKI, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Baca Juga: PKS Usul Fit & Proper Test untuk Wagub DKI, Gerindra: Wacana Bagus

Berdasarkan pengalaman DPRD DKI, kata dia, tidak pernah menggelar pemilihan secara terbuka saat pemilihan dilakukan di rapat paripurna. Ia menyebut, ketika Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) belum berlaku pada 2004, maka saat itu parlemen Kebon Sirih melakukan pemilihan Ketua DPRD dengan metode pemilihan secara tertutup.
“Pengalaman sebelumnya juga tertutup, dulu waktu pemilihan ketua dewan (periode) 2004 -2009 juga tertutup,” ujarnya.
Menurut dia, alangkah baiknya Gerindra tak mengusulkan ide yang terbilang aneh, yaitu pencoblosan secara terbuka. Sebab, yang terpenting itu masyarakat mengetahui kualitas dari masing-masing cawagub melalui mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.
“Kalau Gerindra komitmen, harus ada fit and proper terbuka sebagaimana kandidat sebelumnya,” ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.