Kerusuhan di New Delhi Menewaskan Puluhan Orang, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
NEW DELHI - Meskipun kekerasan mulai berkurang, terdapat laporan kekerasan yang terjadi secara sporadis di wilayah rawan hingga malam dan situasi tetap tegang. Sampai Kamis (27/02), lebih dari 30 orang tewas dalam aksi kerusuhan ini.
Bentrokan terjadi pada Minggu antara kelompok yang menentang dan setuju undang-undang kewarganegaraan yang oleh kritikus disebut meminggirkan Muslim.
Regulasi itu memperbolehkan warga non-Muslim asal Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan yang masuk ke India secara ilegal, untuk menjadi warga negaranya.
Pemerintah India yang kini dikuasai oleh partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP), mengatakan undang-undang ini akan memberi perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari persekusi agama.
RUU ini memicu aksi protes sejak diloloskan tahun lalu, beberapa di antaranya berujung bentrok.
Seperti apa perkembangan terbaru kerusuhan di India?
Mutasi seorang hakim yang 'vokal' terhadap aksi kekerasan di Delhi telah menimbulkan kekhawatiran baru di India, ketika para politisi dikecam karena dianggap tidak berbuat apa-apa.
Hakim S. Muralidhar, yang sebelumnya mendengarkan petisi terhadap kerusuhan berbasis agama telah mengutuk pemerintah dan polisi, Rabu (26/02). Setelah kritik ini dilontarkan, malam harinya Hakim Muralidhar dimutasi.
Sampai Kamis (27/02), lebih dari 30 orang tewas dalam aksi kerusuhan ini.
Kerusuhan pertama terjadi pada Ahad (23/02) antara kelompok pendukung dan kontra terhadap Undang Undang Kewarganegaraan di timur Delhi.
Sejak saat itu kelompok yang bertikai mengambil posisi secara komunal, dengan melaporkan banyak warga Muslim yang diserang.
Meskipun kekerasan mulai berkurang pada Rabu kemarin, terdapat laporan kekerasan yang terjadi secara sporadis di wilayah rawan hingga malam dan situasi tetap tegang.
Pada Kamis ini, fokus isu telah berganti terhadap mutasi Hakim Muralidhar dari pengadilan tinggi. Mutasinya pertama kali diumumkan dua pekan sebelum kekerasan meletus. Akan tetapi koresponden BBC mengatakan, komentar hakim di pengadilan itu yang telah mempercepat mutasi tersebut.
Saat mendengarkan petisi tentang kekerasan, Hakim Muralidhar mengatakan bahwa pengadilan tak dapat membiarkan peristiwa "1984 lain" terjadi kembali. Pada 1984, lebih dari 3.000 orang Sikh terbunuh dalam kerusuhan melawan komunitas di Delhi.
Saat mendengarkan petisi, sejumlah video diputar, memperlihatkan para pimpinan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India telah menghasut kelompok Hindu terhadap sebagian besar pendemo dari kalangan Muslim.
Hakim Muralidhar kemudian meminta kepolisian menerima pengaduan dan melaporkan pada pemerintah untuk memastikan bahwa tiap korban dipindahkan dan diberikan tempat tinggal sementara disertai perawatan medis.
Komentarnya telah menjadi halaman muka pada Rabu (26/02), dengan banyak pujian atas "sikap berani"-nya.
Berita tentang mutasinya telah membuat masyarakat India prihatin dan marah.
Tapi pemerintah menyatakan, mutasi tersebut dilakukan atas persetujuan hakim diikuti dengan "proses yang baik".
Sejauh ini Hakim Muralidhar belum berkomentar lagi.
Menanggapi kemarahan dari publik, Menteri Hukum, Ravi Shankar Prasad melalui twitternya mengatakan mutasi hanya "transfer rutin".
