Sampaikan Pleidoi, Bupati Muara Enim Nonaktif Minta Dibebaskan

Era Neizma Wedya, iNews.id · Selasa 28 April 2020 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 610 2206069 sampaikan-pleidoi-bupati-muara-enim-nonaktif-minta-dibebaskan-8DlHtaoam7.jpg Sidang online bupati Muara Enim nonaktif (Ist)

PALEMBANG - Sidang lanjutan dengan agenda Pleidoi atau nota pembelaan terhadap kasus Mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (28/4/2020). Sidang dilakukan secara online, materi pleidoi dibacakan oleh tim pengacara dengan 15 materi pembelaan.

Menurut pengacara Ahmad Yani, Maqdir Ismail, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat ditunjukan kepada terdakwa.

Dari hasil penyadapan terhadap komunikasi antara terdakwa dan Elfin Muchtar 31 Agustus 2019 tidak ada pembicaraan, isyarat maupun kode-kode yang mengarah kepada rencana pemberian uang sebesar USD35,000 kepada Kapolda Sumsel yang saat itu dijabat oleh Firli Bahuri.

"Menurut keterangan Elfin, terdakwa berinisiatif memberikan uang kepada Kapolda pada hari Selasa, 27 Agustus 2019, ketika itu terdakwa memanggil Elfin di rumah dinas di Muara Enim dan hanya ada mereka berdua. Keterangan Elfin telah dibantah oleh terdakwa," kata Maqdir Ismail.

Baca Juga: KPK Tangkap 2 Tersangka Terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim

Permainan proyek oleh Elfin sendiri terungkap setelah terjadinya OTT tanggal 2 September 2019.

"OTT tersebut merupakan hasil penyadapan oleh KPK, yang menurut penelitian kami setelah membaca keseluruhan BAP perkara ini dilakukan pada 2 Agustus 2019 terhadap komunikasi antara Elfin dan Robi, terkait paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR dan di plotting oleh Elfin untuk dimenangkan oleh Robi padahal pengumuman lelang belum dilakukan," Lanjut Maqdir.

Berdasarkan hasil persidangan, keterangan Elfin saling bertentangan satu sama lain dengan surat dakwaan, dan juga bertentangan dengan keterangan saksi Robi.

"Sudah sepatutnya dikesampingkan menurut hukum. Di samping itu, dengan adanya perbedaan versi tersebut, nyata-nyata penuntut umum telah secara serampangan dalam menyusun surat tuntutannya. Tidak sesuai dengan surat dakwaan yang telah dirumuskannya sendiri," ucap Maqdir.

Terdakwa dengan tegas menerangkan dalam persidangan perkara a quo bahwa ia tidak pernah menerima uang sepeserpun melalui Elfin yang merupakan realisasi komitmen fee 10% dari Robi, baik dalam bentuk paper bag maupun bentuk lainnya.

Dengan demikian, nyata-nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa menerima uang komitmen fee dalam perkara a quo.

"Terdakwa membantah telah menerima hadiah berupa mobil merk Tata Xenon dan Lexus dari Robi. Menurut Keterangan Saksi yang saling bersesuaian, yaitu Heri Dadi dan Muhammad Riza Umari alias Reza serta Iwan Kurniawan yang dikuatkan oleh Keterangan Terdakwa, bahwa mobil tersebut tersebut hanya dipinjam pakai dari Robi untuk kepentingan Pemkab Muara Enim," Jelas Maqdir kembali.

"Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka Yang Mulia Majelis Hakim sudah seharusnya menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa," tutup Maqdir.

Sebelumnya, pada 7 April 2020 Terdakwa dugaan penerima suap 16 paket proyek bernilai ratusan miliar di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar alias Elfin (41), dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK.

Ini terungkap dalam sidang lanjutan di PN Kelas IA Khusus Tipikor Palembang, melalui sidang telekonferens diketuai majelis hakim Tipikor, Erma Suharti SH MH. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dibacakan bergantian oleh JPU Roy Riyadi SH dan Muhammad Ridwan SH.

Dalam tuntutan, terdakwa Elfin selaku Kabid Pembangunan Jalan sekaligus PPK di Dinas PUPR Muara Enim diduga turut menerima uang Rp 1,3 miliar serta sebidang tanah di Tangerang senilai Rp 2,9 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini