3 Tempat Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Cirebon Digerebek

Fathnur Rohman, Okezone · Minggu 18 Oktober 2020 02:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 18 525 2295354 3-tempat-penampungan-pekerja-migran-ilegal-di-cirebon-digerebek-jqQTeo0ZVq.jpg Pekerja Migran di Cirebon (Foto: Okezone/Fathnur)

CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penggerebekan di tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), yang dianggap tidak memiliki izin atau ilegal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (17/10/2020) malam.

Dari pantauan Okezone, penggerebekan ini mulai berlangsung sekitar pukul 20.50 WIB. Dalam penggerebekan tersebut, petugas BP2MI meninjau dan mendata sejumlah CPMI yang berada di tempat penampungan ilegal itu.

Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, ada tiga lokasi yang menjadi tempat penampungan CPMI di Kabupaten Cirebon. Ia memastikan tempat penampungan tersebut terbukti ilegal. Sebab, kata dia, tidak boleh ada perseorangan yang melakukan atau menyediakan tempat untuk menampung CPMI, selain badan pelatihan kerja luar negeri.

Benny menyampaikan, ditemukan sebanyak 25 orang CPMI yang ada di tiga lokasi penampungan ilegal ini. Para CMPI ini dijanjikan oleh pihak sponsor akan diberangkatkan untuk bekerja ke sejumlah negara seperti Polandia dan Taiwan.

"Malam ini BP2MI turun untuk memastikan laporan yang kami terima, bahwa telah terjadi penampungan orang WNI. Mereka bisa disebut CPMI, yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Polandia dan Taiwan. Mereka berjumlah 25 orang," kata Benny kepada wartawan, Sabtu (17/10/2020) malam.

Benny melanjutkan, dari 25 orang CPMI ini, ada beberapa orang yang sudah mendiami tempat penampungan ilegal selama dua bulan dan satu tahun lebih. Sebelum diberangkatkan, sambung Benny, mereka sudah menyetor uang sekitar Rp45 juta sampai Rp52 juta kepada pihak sponsor.

"Mereka rata-rata diminta uang Rp42 juta sampai Rp52 juta. Ini posisinya mereka masih dalam tempat penampungan ilegal. Kami khawatirkan ada permintaan-permintaan lain ketika mereka sudah di negara penempatan," ujarnya.

Benny menilai, tindakan yang dilakukan oleh pihak sponsor ini sudah menyalahi aturan. Mereka sengaja mengambil keuntungan dengan cara meminta sejumlah uang dari CPMI.

"Kami prihatin, tempat penampungan yang katakan ilegal, kondisinya tidak layak dan kotor, berbau. Intinya adalah kami ingin membuktikan, ada upaya-upaya pengiriman CPMI ke negara tempat penempatan, selalu ada pihak-pihak yang ingin mempermudah proses. Kemudian melakukan penghematan atas biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, tapi dengan cara mengambil keuntungan dari CPMI," jelasnya.

Setelah penggerebekan ini, lanjut Benny, pihaknya akan membawa sekitar enam orang CPMI ke kantor BP2MI untuk dilakukan pendalaman. Sedangkan, bagi pihak sponsor yang kedapatan melakukan tindakan, yang dianggap sudah menyalahi aturan, bakal diproses lebih lanjut.

"Saudara Titin Marsinah ini (sponsor) selalu mendapat order dari atas nama Lisa, dari PT Lintas Cakra Buana. Disistem kami yang ada hanya PT Lintas Cakrawala Buana, dan bukan berada di Sidarja. Tapi di Jakarta. PT itu tidak aktif," bebernya.

"Kita besok akan berkoordinasi dengan Ketenaga Kerjaan, apakah izin PT itu aktif atau sudah dicabut izinnya. Ilegal atau tidaknya akan ketahuan. Kalau fakta hari ini, ini tempat penampungan ilegal," tambahnya.

Benny mengaku pihaknya akan menyerahkan temuan-temuan yang diperoleh pihaknya kepada polisi. Ia menyebut, bisa saja temuan tersebut telah melanggar pasal-pasal tentang perdagaangan manusia.

"Hal-hal lainnya tentu akan kita lihat sebagaimana fakta hari ini. Ada penampungan ilegal. Kita bisa kenakan pasal ke mereka. Apakah ini bisa ditindak lanjuti ketindak perdagangan orang, kita serahkan kepada Bareskrim Polri. Saudara Titin juga sewaktu-waktu akan dipanggil," ucap Benny.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini