Share

Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia, Inggris dan UNODC Gelar Webinar

Susi Susanti, Koran SI · Senin 07 Desember 2020 18:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 07 18 2323359 peringatan-hari-anti-korupsi-sedunia-inggris-dan-unodc-gelar-webinar-lFlwpI4LmE.JPG Foto: Okezone

JAKARTA – Memperingati Hari Anti-korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember mendatang, Kedutaan Besar Inggris dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) akan menggelar diskusi webinar untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi.

Webinar ini akan membahas pengadaan publik dan reformasi kepemilikan manfaat perusahaan di Indonesia.

Nantinya webinar akan terdiri dari Diskusi Panel yang berfokus pada Agenda Reformasi Pengadaan Publik di Indonesia. Beberapa narasumber hadir seperti Herda Helmijaya (Koordinator Harian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK), Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc. (Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan di LKPP), Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bappenas, Taufik Hanafi, dan perwakilan dari masing-masing mitra pendukung program Anti Korupsi Inggris Government Digital Service, UNODC, Kontrak Kemitraan Terbuka dan Kepemilikan Terbuka.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins mengatakan korupsi di mana pun mengancam integritas pasar, merusak persaingan yang sehat, menghalangi masuknya investasi asing secara langsung, merusak kepercayaan publik, dan merusak aturan hukum.

(Baca juga: Kate Middleton dan Pangeran William Lakukan Tur Kereta "Terima Kasih")

“Pada acara ini peserta akan berbagi pengalaman tentang pengadaan publik dan konteks Beneficial Ownership di Indonesia terkait dengan tantangan yang ada, khususnya seputar transparansi. Kami juga akan membahas upaya dan kebijakan anti-korupsi substansial Indonesia, serta bagaimana dukungan Inggris melalui program Anti-Korupsi kami di Indonesia mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam bekerja dengan mitra-mitra kami termasuk UNODC, Layanan Digital Pemerintah, Kemitraan Kontrak Terbuka dan Kepemilikan Terbuka,” terangnya, dikutip dari siaran pers yang dikirim ke Okezone.

Sementara itu, Country Manager UNODC dan Liaison untuk ASEAN, Collie Brown mengatakan harus ada komitmen dari para pemimpin di setiap sektor jika praktik korupsi tidak akan ditolerir dan sanksi terberat akan diberikan dan ditegakkan terhadap mereka yang melakukan korupsi.

“Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pemantauan yang efektif juga harus ada. Selain itu, sistem yang dapat mencegah adanya konflik kepentingan dan transparansi dalam langkah-langkah pendanaan politik juga harus ada,” jelasnya.

Seperti diketahui, Inggris bekerja sama dengan Indonesia dalam inisiatif pencegahan korupsi melalui Program Anti-Korupsi Global. Termasuk kegiatan di Indonesia untuk memperkuat kapasitas otoritas dalam memerangi korupsi, meningkatkan transparansi Beneficial Ownership, dan digitalisasi pengadaan publik.

Kegiatan ini melengkapi Strategi Antikorupsi Inggris 2017-22, bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi korupsi dan memperbaiki iklim bisnis secara global.

Sejak meratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) pada 2006, Indonesia telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi melalui implementasi konvensi yang berkelanjutan.

Kegiatan penegakan hukum telah mencapai puncaknya dengan berbagai penangkapan dan penuntutan. Namun pemberantasan korupsi di Indonesia tetap menjadi tantangan yang signifikan karena sifat sistemik dari praktik korupsi yang tertanam di beberapa sektor.

Selain itu masalah Covid-19 telah menyoroti banyak tantangan yang masih perlu dipenuhi, termasuk dalam kaitan pengadaan publik dan transparansi Beneficial Ownership.

(sst)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini