Kemlu Tegaskan Tak Ada Pembahasan Normalisasi Hubungan RI-Israel
"Karena kita mendukung Palestina, sementara masalah Palestina belum selesai. Kalau Palestina sudah merdeka, sudah punya negara sendiri, nanti bisa diomongin berikutnya. Karena kalau tidak seperti itu, bisa masalah politik domestik kita. Pemerintah kalau melakukan itu pasti akan diprotes oleh rakyat," ujar Hamdan.
Hamdan mengakui pihak Israel sudah lama berusaha menjajaki terciptanya hubungan resmi dengan Indonesia dalam berbagai forum. Usaha ini kian digencarkan sejak Agustus lalu ketika empat negara Arab sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Dia menekankan segala kebijakan luar negeri, termasuk yang terkait dengan Israel, akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional. Dia memperingatkan kalau Jakarta nekad membuka hubungan diplomatik dengan Israel maka dapat mengganggu stabilitas nasional.
Sejumlah Negara Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kabar adanya pembicaraan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel ini muncul saat gelombang normalisasi dengan negara itu melanda Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menambah daftar negara Muslim yang menormalisasi hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel; setelah Turki pada 1949, Mesir di 1979, dan Yordania pada 1994.
Dalam laporannya hari Minggu lalu 13 Desember dengan mengutip seorang sumber diplomatik Israel, surat kabar the Jerusalem Post menyebutkan Oman dan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Oktober 2018 berkunjung secara resmi ke Oman dan diterima raja saat itu, Sultan Qabus bin Said. Kedua negara juga pernah menjalin hubungan dagang tidak resmi selama 1994-2000.
Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel juga menjalin kerjasama perdagangan dan pariwisata. Pada 1970-an hingga 1980-an, Indonesia membeli persenjataan Israel dan mengirim tentaranya untuk berlatih di negara itu. Perdana Menteri Yitzhak Rabin juga datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada 1993.
Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid juga menerima lawatan Shimon Peres, yang ketika itu menjabat Menteri Kerjasama Regional.
(Arief Setyadi )
