DPR AS Setujui Kenaikan Tunjangan Pandemi Jadi Rp28 Juta Per Orang
WASHINGTON - Memenuhi permintaan Presiden Donald Trump, DPR Amerika Serikat (AS) pada Senin (28/12/2020) setuju untuk menambah jumlah tunjangan bagi individu dan keluarga untuk membantu mengatasi pandemi virus corona dari USD600 (Rp8,5 juta) menjadi USD2000 (Rp28 juta).
Seperti dilansir oleh Associated Press, Rancangan Undang-Undang (RUU) itu kini dikirim ke Senat, yang dikuasai faksi Republik, meski hasilnya masih belum jelas.
BACA JUGA: Sempat Menolak, Trump Tandatangani Anggaran AS, Cegah Shutdown Pemerintahan
Faksi Demokrat di DPR meloloskan kenaikan tunjangan itu dengan suara 275 banding 134. Sebelumnya mereka menyetujui pemberian tunjangan sebesar USD600, sebagai hasil kompromi dengan faksi Republik, tetapi kemudian ditolak oleh Trump.
Pemungutan suara itu memecah faksi Republik yang sebagian besar menolak anggaran yang lebih besar. Namun, banyak pula anggota faksi Republik di DPR yang mendukung, meski khawatir melawan Presiden Trump.
Pemungutan suara DPR ini dilangsungkan pada sidang yang jarang dilakukan saat libur akhir tahun. Faksi Demokrat yang menguasai DPR menyetujui tunjangan lebih besar, di luar bantuan langsung sebesar USD600. Namun, dorongan presiden untuk memberikan jumlah tunjangan yang lebih besar membuat sekutu-sekutu presiden dari faksi Republik berada dalam posisi sulit.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan “anggota-anggota faksi Republik punya pilihan: setujui RUU ini atau tolak bantuan bagi rakyat Amerika,” yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini.
BACA JUGA: Government Shutdown, AS Bisa Rugi Rp80,9 Triliun
Perselisihan itu berakhir dengan lebih banyak simbol politik dibanding substansinya, dan hasilnya masih belum menentu. Para pemimpin faksi Republik mengisyaratkan partainya terpecah, sebagian menentang, lainnya mendukung Trump untuk memberi lebih banyak tunjangan.
Anggota DPR dari Negara Bagian Texas, Kevin Brady, mengakui perpecahan itu dan mengatakan Kongres sudah menyetujui sejumlah besar dana saat krisis Covid-19 ini.
“Tidak ada bagian dari RUU ini yang membantu siapa pun agar dapat kembali bekerja,” ujarnya.
Belum jelas apakah Trump telah mencapai sesuatu pada hari-hari drama ketika ia menolak menerima kesepakatan bipartisan yang telah dirundingkan bersama dengan pemerintahannya sendiri.
