Aktivis 98 ini melihat, peristwa Mei 1998 merupakan masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, tetapi dalam pemilu AS, Donald Trump dianggap pemimpin otoriter sementara negaranya demokrasi.
"Karena itu, saya lebih menyoroti kejadian meradikalisasi rakyat. Ini pelajaran buat kita yang sama-sama berada dalam iklim demokrasi, bahwa provokasi terhadap rakyat dapat menciptakan radikalisasi, dan radikalisasi dapat menciptakan proses politik masif yang berakhir dengan dikuasainya gedung parlemen," kata mantan anggota Komisi III DPR ini.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, terkait dengan radikalisasi ini Twitter kemudian menutup akun Donald Trump yang dipakai untuk memprovokasi massa. Jadi, ini adalah problem provokasi.
Untuk itu, Fahri mengingatkan agar elite jangan terjebak dalam hal yang dapat membelah rakyat.
"Pelajarannya adalah sebaiknya elit jangan terjebak meneruskan pembelahan pada masyarakat, yang dapat menyebabkan radikalisasi yang akan kian menguat. Sebaiknya pemimpin menciptakan suasana yang rekonsiliatif sehingga membuat masya mengambil jalan-jalan yang damai," pintanya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.