Dimakzulkan Lagi, Ini Konsekuensi Politik dan Finansial yang Mungkin Diterima Trump

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 15 Januari 2021 12:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 15 18 2344913 dimakzulkan-lagi-ini-konsekuensi-politik-dan-finansial-yang-mungkin-diterima-trump-DG9A9ZNQSa.jpg Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi dimakzulkan untuk kedua kalinya pekan ini. Pada Rabu (12/1/2021), DPR AS mengambil suara 232 berbanding 197 memutuskan Trump bersalah menghasut pemberontakan menyusul kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol, pekan lalu.

Pemakzulan ini bukan berarti Trump akan langsung didepak dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu baru akan diputuskan pada sidang di Kongres AS, yang menurut Pimpinan Mayoritas Senat Mitch McConnell akan dimulai saat sesi pertemuan parlemen kembali dimulai pada 19 Januari 2021.

BACA JUGA: Pecah Rekor, Trump Dimakzulkan Dua Kali

Di bawah Konstitusi AS, Senat harus memberikan suara dua pertiga untuk mencopot seorang pejabat dari posisinya, yang dalam kasus pemakzulan Trump, membutuhkan 17 senator Republik untuk mendukung hukuman tersebut.

Sidang pemakzulan pertama Trump menghabiskan waktu selama tiga minggu, menghasilkan keputusan Senat yang menolak pemecatannya. Dan dengan dilantiknya Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari, mustahil bagi Trump untuk didepak dari jabatannya saat ini.

Namun, Senat AS masih bisa mengadakan pemungutan suara terpisah untuk melarang Trump kembali menjabat sebagai presiden di masa mendatang. Mayoritas 100 suara dari para senator diperlukan untuk mengesahkan keputusan itu.

Ini dapat berpengaruh besar bagi Trump yang dikabarkan berencana mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada 2024.

Konsekuensi lain bagi Trump adalah kehilangan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang didapatkan seorang presiden AS yang sudah tidak lagi menjabat, demikian diwartakan Independent.

BACA JUGA: Trump Dimakzulkan Lagi, Ini Para Presiden AS yang Lengser karena Pemakzulan

Di bawah aturan Former Presiden Act 1958, para mantan presiden yang telah meninggalkan Gedung Putih berhak atas sejumlah tunjangan, yang diperkirakan mencakup USD1 juta (sekira Rp14 miliar) dalam biaya perjalanan tahunan, dan pensiun yang diperkirakan berjumlah USD200.000 (Rp2,8 miilar) per tahun.

Trump tidak akan dapat menerima tunjangan tersebut jika dia dinyatakan bersalah oleh Senat, yang akan dapat merugikannya secara finansial.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini