Anggota DPR AS Ajukan Pasal untuk Makzulkan Joe Biden

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 22 Januari 2021 10:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 18 2348907 anggota-dpr-as-ajukan-pasal-untuk-makzulkan-joe-biden-yIf6Pvte7c.jpg Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)

WASHINGTON, DC - Seorang anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden yang baru dilantik. Langkah ini semakin menegaskan bahwa seluruh proses pemakzulan bisa menjadi senjata politik.

Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), terpilih untuk masa jabatan pertamanya di DPR pada November, menuduh Biden "tidak layak untuk memegang jabatan" dan memiliki pola "penyalahgunaan kekuasaan" yang "panjang dan mengganggu" saat dia menjadi wakil dari Presiden Barack Obama. Greene mengutip ancaman Biden terhadap pemerintah Ukraina dan kesepakatan bisnis gelap putranya Hunter Biden di luar negeri sebagai contohnya.

BACA JUGA: Belum Menjabat, Biden Sudah Terancam Pemakzulan di Kongres AS

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (28/1/2021), Greene mengatakan Biden telah menunjukkan bahwa dia akan melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk menyelamatkan putranya dan "mengisi kantong keluarganya dengan uang tunai dari perusahaan energi asing yang korup."

"Presiden Biden yang berada di Gedung Putih merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan dia harus segera dimakzulkan," tambahnya sebagaimana dilansir RT.

Dengan mengajukan pasal pemakzulan ini, Greene menepati janji yang dia buat seminggu yang lalu, untuk mendakwa Biden pada hari penuh pertamanya di kantor.

BACA JUGA: Pecah Rekor, Trump Dimakzulkan Dua Kali

Gerakan ini sangat tidak mungkin berhasil. Fraksi Republikan adalah minoritas di DPR, dan Greene sendiri hampir tidak berbicara untuk partai secara keseluruhan. Dia juga mendapat serangan media tanpa henti selama berbulan-bulan sebagai ahli teori konspirasi, dari "QAnon" hingga penembakan massal di Sandy Hook dan Parkland sebagai "insiden palsu ".

Mosi untuk mendakwa Biden, bagaimanapun, menunjukkan bahwa proses pemakzulan, awalnya ditujukan untuk keadaan ekstrem ketika presiden AS harus disingkirkan karena "kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan" seperti pengkhianatan, telah menjadi senjata politik.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini