China Blokir Kecaman PBB Terhadap Kudeta Militer di Myanmar
NEW YORK - China pada Selasa (2/2/2021) telah memblokir pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk kudeta militer di Myanmar. Beijing mengatakan bahwa tekanan terhadap Myanmar akan memperburuk situasi di negara itu.
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara itu pada Senin (1/1/2021) setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen lainnya. Para pemimpin kudeta sejak itu membentuk dewan tertinggi yang akan duduk di atas kabinet.
BACA JUGA: Pemimpin Kudeta Myanmar: Pengambilalihan Kekuasaan Tak Bisa Dihindari
Di kota terbesar Myanmar, Yangon, tanda-tanda perlawanan dan pembangkangan sipil telah berkembang. Para dokter dan staf medis di puluhan rumah sakit di seluruh negeri menghentikan pekerjaannya sebagai protes terhadap kudeta tersebut dan untuk mendorong pembebasan Suu Kyi.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu pada Selasa, tetapi gagal menyetujui pernyataan bersama setelah China tidak mendukungnya. China memiliki hak veto sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.
Menjelang pembicaraan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner, mengecam keras pengambilalihan militer yang terjadi setelah tentara menolak menerima hasil pemilihan umum yang diadakan pada November.
Dia mengatakan jelas bahwa "hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak" bagi partai Suu Kyi.
