WASHINGTON, DC – Pemerintahan Presiden Joe Biden mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) gagal mendorong terjadinya pergantian rezim di Venezuela. Meski begitu, pejabat di Washington mengatakan tidak akan terburu-buru untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap negara Amerika Selatan itu.
"Kita harus mengakui di sini bahwa sanksi sepihak selama empat tahun terakhir belum berhasil mencapai hasil pemilu di negara itu (Venezuela)," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada reporter sebagaimana dilansir RT, Selasa (9/3/2021). Dia menambahkan bahwa pemerintahan Biden tetap akan terus "meningkatkan tekanan" pada Caracas "dengan cara yang terkoordinasi”.
BACA JUGA: Dua Warga AS Didakwa dengan Tuduhan Terorisme Terkait Serangan ke Venezuela
“Yang menjadi fokus kami adalah memastikan bahwa kami bekerja sangat erat, dan berkoordinasi sangat erat dengan Uni Eropa, dengan teman dan sekutu kami di Amerika Latin dan Karibia,” ujarnya.
Berdasarkan laporan dari pelapor khusus PBB Alena Douhan bulan lalu, sanksi ekonomi AS dan sekutunya telah membuat rakyat Venezuela menderita dan memperingatkan akan potensi “bencana ekonomi dan kemanusiaan” di negara itu.
Sanksi itu telah menyebabkan kekurangan besar dalam air, obat-obatan, bahan bakar, listrik dan makanan, memicu krisis kelaparan di mana sekitar 2,5 juta rakyat Venezuela menghadapi kerawanan pangan yang “parah”.
Lebih dari 5,4 juta orang telah meninggalkan Venezuela di tengah krisis ekonomi yang mengerikan, inflasi parah dan kekacauan politik, menurut PBB. Sanksi internasional juga dinilai memperburuk keadaan di Venezuela di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Nekat Berenang Seberangi Sungai Beku untuk Mencapai AS, Wanita Venezuela Tewas
Pada Senin (8/3/2021) Pemerintahan Biden mengumumkan akan memberikan perlindungan sementara kepada para migran Venezuela yang tinggal di AS.
Status Dilindungi Sementara itu mengizinkan sekira 320.000 migran yang memenuhi syarat untuk tinggal di AS selama 18 bulan lagi karena kondisi "luar biasa" di Venezuela yang mencegah warganya untuk kembali pulang.
(Rahman Asmardika)