Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

KPK Panggil Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Terkait Korupsi Bansos Covid-19

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Maret 2021 |09:58 WIB
KPK Panggil Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Terkait Korupsi Bansos Covid-19
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto terkait kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Yandri bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Matheus Joko Santoso (MJS). Joko merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bansos Covid-19 di Kemensos.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Belum diketahui apa yang akna digali dari pemeriksaan politikus PAN itu. Namun, dari informasi yang dihimpun Komisi VIII DPR memiliki ruang lingkup tugasnya membidangi sosial dan kebencanaan serta bermitra kerja dengan Kementrian Sosial.

Selain memanggil Yandri, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang notaris sebagai saksi juga. Mereka yakni Sahat Simanungkalit dan Prospelany.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos .

Baca Juga : Pandemi Covid-19 Bikin Pendidikan Tertinggal, DPR Sesalkan Anggaran Membaca Malah Dipangkas

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos.

(Angkasa Yudhistira)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement