Pertama Kalinya, Inggris Jatuhkan Sanksi Korupsi Internasional ke 22 Warga Asing

Susi Susanti, Koran SI · Selasa 27 April 2021 12:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 27 18 2401462 pertama-kalinya-inggris-jatuhkan-sanksi-korupsi-internasional-ke-22-warga-asing-LTCBIKTlD8.jpg Inggris jatuhkan sanksi korupsi internasional ke 22 warga asing (Foto: Gallo Images)

INGGRIS - Inggris menjatuhkan sanksi kepada 22 orang, 14 di antaranya orang Rusia, yang terlibat dalam kasus korupsi internasional di bawah kebijakan antikorupsi yang baru.

Orang-orang di Afrika Selatan, Sudan Selatan, dan Amerika Latin juga menjadi sasaran pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan kepada anggota parlemen jika Inggris memiliki peran penting dalam memerangi korupsi.

Dia juga menggambarkan negara itu sebagai "pot madu" bagi "aktor korup".

"Korupsi memiliki efek yang sangat korosif pada aturan hukum, kepercayaan pada institusi, memperlambat pembangunan, menguras kekayaan negara-negara miskin, membuat rakyat mereka terjebak dalam kemiskinan. . Itu meracuni sumur demokrasi di seluruh dunia,” terang Raab di House of Commons.

"Status kami sebagai pusat keuangan global menjadikan kami lokasi yang menarik untuk investasi ... tetapi juga menjadikan kami pot madu, penangkal petir bagi aktor korup yang berusaha untuk mencuci uang kotor mereka melalui bank Inggris atau melalui bisnis Inggris,” lanjutnya.

(Baca juga: Bocah 3 Tahun Ditembak Mati di Pesta Ulang Tahun)

Raab mengatakan kebijakan anksi baru, yang diambil sebagian seiring dengan tindakan di AS, akan memberikan "alat tambahan yang ampuh untuk meminta pertanggungjawaban koruptor".

Sanksi dijatuhkan kepada orang-orang dari enam negara. Yakni 14 orang Rusia yang terlibat dalam penipuan pajak besar-besaran yang ditemukan oleh pengacaranya, Sergei Magnitsky, yang kemudian meninggal dalam tahanan. Lalu tiga pengusaha - saudara Ajay, Atul dan Rajesh Gupta - dituduh melakukan korupsi serius di Afrika Selatan.

Kemudian pengusaha Sudan Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali - dijuluki Al Cardinal - dituduh menyelewengkan aset negara di Sudan Selatan. Termasuk tiga orang yang dituduh melakukan korupsi serius di Honduras, Nikaragua, dan Guatemala.

Ini pertama kalinya Inggris menjatuhkan sanksi atas korupsi internasional.

(Baca juga: Presiden Rusia Sampaikan Belasungkawa Atas Tenggelamnya KRI Nanggala 402)

Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan, memberikan pernyataan melalui kebijakan baru ini individu-individu yang "terlibat dalam beberapa kasus korupsi paling serius di dunia" tidak akan lagi dapat menyalurkan uang mereka melalui bank-bank Inggris atau memasuki negara itu.

"Korupsi juga mengancam keamanan nasional kita dengan memperburuk konflik dan memfasilitasi kejahatan yang serius dan terorganisir, menciptakan ruang bagi kelompok teroris dan kriminal seperti Daesh dan Boko Haram untuk beroperasi," kata pernyataan Kantor Luar Negeri.

"Kebijakan baru ini akan memungkinkan Inggris untuk memerangi korupsi serius, khususnya penyuapan dan penyelewengan. Ini akan mendorong pemerintahan yang efektif, lembaga demokrasi yang kuat dan supremasi hukum - menunjukkan kekuatan kami sebagai kekuatan untuk kebaikan di seluruh dunia,” tambahnya.

Terkait hal ini, partai Buruh menyambut baik pengumuman itu, tetapi mengatakan penegakan hukum membutuhkan sumber daya untuk mendukung penyelidikan, menggambarkan tingkat penuntutan saat ini untuk kejahatan ekonomi sebagai "sangat rendah".

"Jika dia serius dengan apa yang dia katakan hari ini, dia harus menaruh uangnya di tempat mulutnya,” terang Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy.

Dia juga mengkritik "jaringan kepentingan finansial yang kusut dan hubungan yang nyaman di jantung pemerintahan".

“Kita perlu tahu bahwa pengumuman ini bukan hanya sebuah kilasan di permukaan sistem kotor yang di bawahnya menandakan bisnis seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mendukung kebijakan tersebut, karena negara tersebut juga memberlakukan sanksi korupsinya sendiri.

"Bersama-sama, bersama dengan sekutu dan mitra lainnya, kami akan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai bersama kami dengan alat yang serupa. Aktor korup, dan fasilitator mereka, tidak akan memiliki akses ke sistem keuangan kami,” ungkapnya.

Menurut angka pemerintah Inggris, lebih dari 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global hilang karena korupsi setiap tahun, dan korupsi meningkatkan biaya menjalankan bisnis untuk masing-masing perusahaan sebanyak 10%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini