Biden Cabut Larangan Aplikasi TikTok, WeChat
WASHINGTON, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Rabu (9/6/2021), mencabut serangkaian perintah eksekutif era mantan Presiden Donald Trump yang berusaha melarang pengunduhan baru aplikasi WeChat dan TikTok, dan memerintahkan Departemen Perdagangan meninjau isu keamanan yang muncul dari kedua aplikasi tersebut dan aplikasi-aplikasi lain.
Pemerintahan mantan Presiden Trump sempat berusaha menghalangi pengunduhan aplikasi oleh pengguna baru dan melarang transaksi teknis lainnya, sehingga TikTok, aplikasi berbagi video pendek milik perusahaan China, serta WeChat mengatakan akan memblokir penggunaan aplikasi mereka di AS.
BACA JUGA: China Tuding TikTok, LinkedIn dan Lainnya Kumpulkan Data Pengguna
Pengadilan lantas memblokir perintah eksekutif yang tidak pernah sempat diberlakukan itu.
Sementara, tinjauan lainnya mengenai TikTok dalam kaitannya dengan keamanan nasional AS yang dimulai pada akhir 2019 masih berlangsung, kata pejabat Gedung Putih, tanpa bersedia memberikan rincian lebih lanjut. Gedung Putih masih merasa khawatir tentang risiko data pengguna TikTok, kata pejabat pemerintahan yang lain.
Perintah Biden itu mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memantau aplikasi perangkat lunak seperti TikTok yang dapat memengaruhi keamanan nasional AS, sekaligus untuk mengeluarkan rekomendasi dalam kurun 120 hari untuk melindungi data AS yang diperoleh atau dapat diakses perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh musuh asing. TikTok menolak memberikan tanggapan, sementara WeChat tidak segera memberikan komentar.
BACA JUGA: Perintah Trump Larang Aplikasi TikTok Ditunda hingga November
WeChat, yang sudah diunduh setidaknya 19 juta kali oleh pengguna AS, digunakan secara meluas sebagai media penyedia layanan, gim dan fungsi pembayaran.
Michael Bien, pengacara utama untuk WeChat Users Alliance alias Aliansi Pengguna WeChat, yang melayangkan gugatan untuk memblokir perintah Trump, memuji pemerintahan Biden yang mencabut “larangan salah sasaran pada WeChat… yang telah menyebabkan penutupan sebuah platform komunikasi besar yang diandalkan jutaan orang di AS, yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
