Share

Deplu AS: Belum Ada Transfer Kekuasaan Resmi di Afghanistan

Susi Susanti, Koran SI · Selasa 17 Agustus 2021 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 17 18 2456746 deplu-as-belum-ada-transfer-kekuasaan-resmi-di-afghanistan-H298iWa7lg.jpg Taliban kuasai Afghanistan (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) Ned Price pada Senin (16/8) mengatakan belum ada transfer kekuasaan resmi dari pemerintah Afghanistan ke Taliban menyusul kepergian mantan Presiden Ashraf Ghani.

Price tidak mengesampingkan pengakuan AS terhadap pemerintah Taliban, dengan mengatakan bahwa itu akan tergantung pada tindakan mereka.

“Pada akhirnya ketika menyangkut sikap kita terhadap pemerintahan masa depan di Afghanistan, itu akan tergantung pada tindakan pemerintah itu, itu akan tergantung pada tindakan Taliban. Kami mengawasi dengan cermat,” terangnya pada briefing departemen.

“Faktanya adalah bahwa pemerintah Afghanistan masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar dasar dari setengah penduduknya, perempuan dan anak perempuannya, itu adalah pemerintah yang bisa kita ajak bekerja sama,” lanjutnya.

(Baca juga: Juru Bicara Taliban: Warga Afghanistan Tidak Boleh Takut)

“Kebalikannya juga benar. Kami tidak akan mendukung pemerintah yang tidak melakukan itu, pemerintah yang mengabaikan, jaminan yang diabadikan dalam dokumen dasar seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang bukan pemerintah yang dapat diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat. Itu sendiri penting,” ujarnya.

Dia juga mencatat pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan pembentukan, melalui negosiasi inklusif, pemerintahan baru yang bersatu, inklusif, dan representatif – termasuk dengan partisipasi penuh, setara, dan bermakna bagi perempuan.

Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengklaim dalam sebuah wawancara CNN pada Senin (16/8) jika Taliban akan mengizinkan pendidikan perempuan dan anak perempuan, tetapi kelompok militan memiliki sejarah penindasan tajam terhadap hak-hak perempuan dan minoritas.

(Baca juga: Iran: 'Kegagalan' AS di Afghanistan Peluang untuk Perdamaian Abadi)

Sebelumnya pejabat Deplu AS mengatakan AS tidak akan mengakui pemerintah yang berkuasa dengan paksa.

(sst)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini