“Kalau mau menghindari bulan puasa, berarti awal Maret atau akhir April, nah kalau itu ada ada waktu untuk bisa menghindari irisan-irisan dan implikasi yang saya ceritakan tadi,” usulnya.
Namun, dia menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya percaya pada KPU, karena KPU yang lebih memahami. Partai Demokrat sendiri partai di luar pemerintah, ibarat main bola itu “tidak pilih kandang tidak pilih tandang”, jadi di tanggal mana yang ditetapkan oleh pemerintah dan KPU, Demokrat ikut.
“Kalau 15 (Mei) juga itu kita samina wa'atona (ikut), tapi partai Demokrat wajib untuk menyampaikan apa yang jadi implikasi. Sehingga saya kemarin mempertanyakan kepada pemerintah, kalau KPU sudah membuat desain seperti ini, kemudian nanti ada implikasi terjadi tidak mengikuti desain KPU, kalau terjadi misalnya terulang kejadian 2019, kemudian kualitas pemilu kita amburadul, saya bertanya siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Widi Agustian)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.