Tak Undang Wakil Junta Militer Myanmar di KTT, Menlu RI Nilai Keputusan ASEAN Tepat

Vanessa Nathania, Okezone · Senin 18 Oktober 2021 17:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 18 18 2488156 tak-undang-wakil-junta-militer-myanmar-di-ktt-menlu-ri-nilai-keputusan-asean-tepat-gtmVTxKgs4.jpeg Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Saifuddin Abdullah dalam pertemuan di Jakarta, 18 Oktober 2021. (Foto: Dok. Kemlu RI)

JAKARTA – Sejumlah isu kawasan dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) dengan Menlu Malaysia pada Senin (18/10/2021) jelang pertemuan tingkat tinggi (KTT) ASEAN pekan depan.

Dalam pertemuan ini kedua menlu membahas kembali isu-isu di kawasan ASEAN yang masih perlu diperhatikan lebih dan akan menjadi agenda utama dalam KTT ASEAN mendatang, termasuk isu terkait arsitektur ketahanan kesehatan dan terkait Myanmar. Isu kawasan lain, termasuk terkait dengan Afghanistan dan pengungsi Rohingya juga mendapat perhatian.

BACA JUGA: ASEAN Sepakat Tak Undang Pemimpin Junta Myanmar dalam KTT

Terkait isu Myanmar, pada 15 Oktober ASEAN telah melakukan pertemuan darurat para menlu untuk membahas mengenai implementasi terkait lima poin kesepakatan yang sudah dibuat oleh ASEAN untuk Myanmar. Namun, pertemuan itu menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan lima poin kesepakatan tersebut.

“Upaya kita sebagai satu keluarga (ASEAN) tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar,” kata Menlu Retno.

BACA JUGA: Indonesia dan Malaysia Bahas Pengaturan Pengakuan Sertifikat Vaksin

Karena penilaian terhadap junta militer Myanmar ini, ASEAN memutuskan hanya akan mengundang wakil non-politis dari Myanmar atas dasar penghormatan pada prinsip “Non-Interference” dan pentingnya menghormati prinsip lain dalam piagam ASEAN, seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan akan HAM, dan pemerintahan yang konstitusional. Keputusan ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pemerintah Myanmar mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.

“Keputusan ini, saya kira menjadi keputusan yang tepat,” kata Menlu Retno menanggapi langkah ASEAN tersebut.

Dia menegaskan bahwa dengan adanya keputusan ini bukan berarti membuat ASEAN mengurangi bantuan terhadap masyarakat Myanmar. Indonesia sendiri menyatakan prioritasnya terhadap keselamatan rakyat Myanmar melalui pernyataan yang disampaikan Menlu RI dalam pidatonya.

Menlu Malaysia, Dato Saifuddin Abdullah juga menyampaikan untuk memperkuat arsitektur ketahanan dalam bidang kesehatan harus dilihat secara seteliti mungkin dan utuh dari berbagai perspektif.

Tidak hanya satu suara dalam hal isu Myanmar, Saifuddin juga menyampaikan komitmen kedua negara dalam merespons isu Afghanistan. “Kami juga membahas mengenai isu Afghanistan, di mana kami berkomitmen untuk membantu dari segi wanita, pendidikan, dan juga dari segi bantuan kemanusiaan.” Katanya.

Selain itu, terkait isu pengungsi Rohingya, kedua negara senada dan sepakat bahwa kondisi saat ini mempersulit para pengungsi untuk kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat.

Oleh karena itu Indonesia dan Malaysia terus mendorong langkah ASEAN untuk melanjutkan pembangunan repatriasi ke rumah mereka dan membantu mereka dalam menghadapi pandemi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini