Share

Dianggap Bertentangan dengan Syariat Islam, Pakistan Batalkan Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa

Muhaimin, Sindonews · Minggu 21 November 2021 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 21 18 2505110 dianggap-bertentangan-dengan-syariat-islam-pakistan-batalkan-hukuman-kebiri-bagi-pemerkosa-K9Jv5X0Csp.jpg Demonstrasi menentang kekerasan terhadap perempuan di Karachi, Pakistan. (Foto: Reuters)

ISLAMABAD – Usulan untuk menjatuhkan hukuman kebiri dengan zat kimia bagi para pelaku pemerkosaan berantai di Pakistan akhirnya dibatalkan. Pasalnya, hukuman tersebut dinilai bertentangan dengan syariat islam.

Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum kebiri tersebut diajukan di parlemen Pakistan pekan ini. Namun, RUU tersebut dibatalkan setelah muncul suara-suara keberatan dari para ahli hukum Islam.

BACA JUGA: Pakistan Berlakukan Hukuman Kebiri Kimia ke Pemerkosa Seorang Ibu di Depan Anaknya

Sekretaris Parlemen untuk Hukum dan Keadilan Maleeka Bokhari pada Jumat (19/11/2021) mengatakan bahwa klausul kontroversial dalam rancangan undang-undang (RUU) yang mengubah hukum pidana di Pakistan dibatalkan sebelum Majelis Nasional memberikan suaranya pada Rabu (17/11/2021).

Dia mengatakan bahwa jika RUU tersebut disahkan, itu akan inkonstitusional.

Sekadar diketahui, undang-undang dasar Pakistan mengharuskan semua hukumnya sejalan dengan Syariah Islam dan Alquran.

Bokhari mengatakan keputusan untuk mencabut klausul itu diambil karena keberatan dari Dewan Ideologi Islam, sebuah badan konstitusional yang memberi nasihat kepada pemerintah Pakistan tentang seluk-beluk hukum Islam.

BACA JUGA: PM Pakistan Ingin Pelaku Perkosaan Digantung di Depan Umum

RUU tersebut mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pakistan untuk merampingkan penyelidikan dan penuntutan kejahatan seksual sebagai bagian dari reformasi anti-pemerkosaan yang lebih luas.

Beberapa anggota parlemen konservatif secara vokal menentang klausul pengebirian kimia karena rancangan undang-undang sedang bergerak menuju persetujuan.

Senator Mushtaq Ahmed dari partai Islam Jamaat-i-Islami berpendapat bahwa pemerkosa harus digantung di depan umum, sementara pengebirian tidak pernah disebutkan dalam Syariah Islam.

Sebuah RUU terpisah yang juga disetujui oleh parlemen pada Rabu memperkenalkan sistem penyelidik regional khusus untuk tuduhan pemerkosaan yang akan ditunjuk oleh perdana menteri, serta perlindungan baru bagi para korban, dan hukuman bagi pejabat yang gagal menyelidiki keluhan mereka dengan benar.

Ini di antaranya membuat bukti bahwa korban "umumnya berkarakter tidak bermoral" tidak dapat diterima di pengadilan.

"Reformasi diperlukan karena saat ini pencegahan kejahatan seksual di Pakistan dirusak oleh penyelidikan yang buruk, prosedur kuno dan aturan pembuktian dan penundaan persidangan," bunyi penggalan RUU itu, seperti dilansir Russia Today, Sabtu (20/11/2021).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini