Rakor dengan Kemenhub, KPK Tekankan Transparansi Kunci Benahi Layanan Publik
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), menggelar rapat koordinasi (rakor) guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“KPK bekerja lintas pihak, tidak hanya dengan Pemda, Kementerian, Lembaga, tetapi dengan berbagai kalangan. Ada beberapa perjanjian kerja sama KPK dengan instansi lain salah satunya dengan Jamdatun Kejaksaan dalam fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk mendukung program penyelamatan aset dan penerimaan negara,” kata Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, kepada awak media, Jakarta, Sabtu (5/3/2022).
BACA JUGA:KPK Lelang Barang-Barang Milik Koruptor, Ada Logam Mulia hingga Tas Mewah
Dian menambahkan, apa yang KPK lakukan di Korsup itu adalah pencegahan offensif yang artinya KPK memotret kepatuhan yang ada di suatu instansi, misalnya di Kemenhub, ada bandara, KSOP, dan pengguna layanan. Bagaimana kepatuhan pengguna layanan di instansi tersebut, bagaimana pembayaran PNBP-nya, termasuk kepatuhannya seperti izin dan kewajiban lainnya.
“Setelah asesmen kepatuhan dilakukan, sama-sama kita dorong tingkat kepatuhannya,” ujar Dian.
Dari koordinasi yang sebelumnya dilakukan dengan instansi terkait seperti Ombudsman RI, KPK menilai perlunya pembenahan di beberapa area pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
BACA JUGA:KPK Periksa Dua Hakim, Telusuri Aliran Suap Pengurusan Perkara
Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya-upaya perbaikan yang KPK dorong di Pemerintah Daerah (pemda) misalnya optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset.
“Transparansi dan keterbukaan informasi publik juga menjadi indikator kunci pembenahan,” ujar Dian.
