Plt. Dirjen KI Ajak Toraja Utara Gali Potensi Kekayaan Intelektual
TORAJA UTARA - Kekayaan Intelektual sudah semakin dikenal oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus mendorong masyarakat maupun pemerintah daerah mendaftarkan ataupun mencatatkan kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki.
Untuk itu, dibuatlah nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan tentang Pelindungan dan Pemanfaatan KI. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Razilu selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Rabu (23/3/2022) di Toraja Heritage Hotel.
Razilu menyampaikan bahwa dilihat dari aspek kepemilikan, KI dibagi menjadi dua yaitu personal (milik individu/badan hukum) dan komunal (milik masyarakat hukum adat/komunitas).
“Masyarakat pada umumnya sudah mengenal KI personal yang terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang. Sedangkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional/Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis. Ini yang perlu digali terus menerus oleh pemerintah daerah,” ujar Razilu.
Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya, keindahan geografis wilayah serta sumber daya manusia yang luar biasa. Kekayaan budaya, alam, dan tradisi Toraja Utara menjadi potensi tersendiri dan harus dilindungi.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, Plt. Dirjen KI juga memberikan surat pencatatan inventarisasi KIK terkait ekspresi budaya tradisional sejumlah 131 KIK. Razilu mengatakan mempertahankan hak KI yang dimiliki sangat penting dan akan mengangkat nama baik Toraja Utara.
Dengan adanya sistem pencatatan KIK yang dibangun melalui pusat data dari berbagai Kementerian/lembaga akan menjadikan suatu kekuatan dan kedaulatan KIK Indonesia. “Selain kopi toraja yang sudah mendunia, mari Toraja Utara gali segala potensi yang ada untuk dicatatkan,” ujar Razilu.
