Presiden Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Bali
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Bali pada Jumat (25/3/2022).
Jokowi berharap, dengan dibangunnya SPLKU dapat menjadikan bukti komitmen untuk dunia bahwa Indonesia serius dalam mengurangi emisi C02.
"Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi c02, melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20, juga sekaligus sebagai show case bahwa negara kita, negara indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Awasi Barang Impor Dicap Jadi Produk Dalam Negeri
Jokowi memerintahkan agar semua pihak mempersiapkan berbagai komponen dari dulu ke hilir untuk mendukung pengembangan energi listrik di Indonesia.
"Itu semuanya harus kita tampilkan mulai dari hulu, di industri baterai dan industri komponen lainnya sampai di hilir pada penyiapan stasiun kendaraan listrik umum atau SKPLU dan POM charging, kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," kata Jokowi.
Jokowi menyebut bahwa dirinya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PLN yang telah telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum ultra fast charging 200 kw dan SPKLU ultra fast charging yang petama di Indonesia. Dan juga 150 titik fasilitas POM charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi.
Baca Juga: Soal Barang Impor, Jokowi 'Semprot' Menkes, Mentan hingga TNI-Polri
"Tadi sudah dilaporkan, oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya hanya memerlukan waktu 30 menit untuk 1 kendaraan, dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi enegri dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Menurutnya, ketergantungan masyarakat pada BBM pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM semuanya masih impor.
"Membebani defisit, membebani APBN kita, bebani defisit transaksi berjalan, dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan, kita harus mencari cara untuk mewujudkan kemandirian energi," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
