YOGYAKARTA - Partai Perindo meminta pemerintah mengatur pendirian jaringan internet oleh operator. Sehingga, keadilan jaringan internet dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia.
"Digitalisasi Indonesia itu ada dua komponen. Yang pertama, jaringan (network) dan kedua adalah servis atau layanan," ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo, Sabtu (26/3/2022).
Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu 2024, Hary Tanoe: Kapan Perindo Duduk di Parlemen?
Menurutnya, jaringan dibangun secara nasional dengan regulasi. Operator tidak perlu diberi pilihan. Karena ketika diberi pilihan maka operator hanya akan membangun jaringan di daerah-daerah gemuk saja seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jawa Tengah.
Kemudian, di wilayah-wilayah terpencil atau kecil mereka tidak mendirikannya karena keuntungan yang mereka dapat akan kecil. Oleh karenanya, mereka mengincar wilayah-wilayah yang banyak pelanggannya. "Jadi mereka cari untung yang lebih besar. Itu kalau diserahkan kepada pasar," ujar dia.
Oleh karenanya, pemerintah seharusnya mengatur hal tersebut. Operator diijinkan membangun jaringan di daerah gemuk asalkan mereka juga membangun jaringan di daerah terpencil. Sehingga keadilan jaringan internet akan tercipta.
Baca Juga: Partai Perindo Perbaiki Jalan Rusak, Warga: Ini Luar Biasa Sekali!
Sementara untuk servis, pemerintah bisa menyelenggarakan e-Government dengan maksimal. Pemerintah juga bisa memberikan e-education yang terprogram dengan baik sehingga mampu menciptakan warga yang cerdas.
"Jaringan internet yang maksimal bisa dimanfaatkan untuk mendukung e-agriculture, pertanian atau pun perikanan modern. Warga di daerah terpencil bisa mengupload barang-barang mereka untuk dijual. Kalau sekarang hanya di kota besar yang bisa," ujarnya.