Istana: Pelantikan KPU-Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan Aksi 11 April 2022
JAKARTA - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro menegaskan, pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terpilih pada 12 April 2022 tidak ada kaitannya dengan rencana aksi mahasiswa pada 11 April 2022.
"Tidak ada, tidak ada kaitannya," ujar Juri Ardiantoro, Minggu (10/4/2022) ketika dikonfirmasi.
Sebagaimana diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menilai demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.
"Tapi Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu pemerintah mengimbau agar dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ujar Mahfud MD.
Ia melanjutkan, dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam dan jangan sampai terpancing provokasi yang ingin menyebabkan terjadinya jatuhnya korban," ucap Mahfud MD.
Menkopolhukam juga menyebutkan pemerintah atau Presiden akan melantik Anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada 12 April 2022 mendatang.
"Ini merupakan bukti pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan DPR. Dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan melakukan intervensi tapi akan menyiapkan Pemilu 2024 sesuai UU. Kepada KPU dan Bawaslu terus menyiapkan Pemilu sesuai konstitusi dan UU Pemilu," tambah Mahfud MD.
Pemerintah kata Mahfud MD juga tengah fokus menangani persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, yang merupakan masalah global seluruh dunia bukan hanya di Indonesia.
"Pemerintah bersyukur penanganan Covid-19 di Indonesia yang terbaik dibandingkan negara-negara lainnya. Kita sudah memasuki proses landai yang konsisten," kata Mahfud MD.
