Share

10 Negara yang Merekrut Tentara Anak-Anak di Bawah Umur

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 14 April 2022 13:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 14 18 2578995 10-negara-yang-merekrut-tentara-anak-anak-di-bawah-umur-Ku7xWHXmlE.jpg Foto: Reuters.

JAKARTA – Penggunaan anak-anak sebagai tentara di medan pertempuran merupakan hal yang telah lama berusaha dihentikan oleh negara-negara di dunia. Lebih dari 300.000 anak diyakini menjadi tentara dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, membuat mereka kehilangan masa kanak-kanak dan pendidikan yang normal.

Pada 2007, pemimpin negara-negara dunia sepakat untuk bekerja sama dan mengambil langkah-langkah untuk tujuan ini. Namun, meski ada kemajuan yang, masih ada anak-anak yang direkrut sebagai tentara di konflik bersenjata di sejumlah negara di dunia, bahkan ada negara yang memasukkan anak-anak sebagai anggota angkatan bersenjatanya.

BACA JUGA: PBB: 8.500 Anak-Anak Dijadikan Tentara Selama 2020, 2.700 Tewas

Data PBB menyebutkan bahwa pada 2020, sebanyak 8.500 anak telah dijadikan sebagai tentara di seluruh dunia, dan 2.500 di antaranya tewas dalam konflik.

Berikut 10 negara dimana tentara anak masih direkrut dan digunakan dalam konflik, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Myanmar

Militer Myanmar, Tatmadaw, memiliki sejarah panjang menggunakan tentara anak dalam peperangan. Tingkat perekrutan anak tertinggi terjadi dari 1990 hingga 2005. Namun, pada 2012, negara tersebut menandatangani Rencana Aksi dengan PBB untuk mengakhiri penggunaan tentara anak dan sejak itu, 849 anak-anak dan dewasa muda telah dibebastugaskan.

Meskipun Myanmar memiliki jalan panjang untuk memberantas sepenuhnya tentara anak di negara itu, pemerintah sedang bekerja untuk menyelaraskan kelompok suku dan Tatmadaw dengan Rencana Aksi PBB terkait penggunaan tentara anak.

BACA JUGA: Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak-Anak

2. Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) juga menandatangani Rencana Aksi dengan PBB pada 2012 dan pemerintah sejak itu berhenti merekrut tentara anak-anak ke dalam militernya. Sebelum 2012, anak-anak berusia 8 hingga 16 tahun membentuk sekira 60 persen dari militer RD Kongo.

Sekarang, masalah utama perekrutan anak di RDK adalah anak perempuan yang digunakan sebagai “istri” dan “pendamping” tentara. Setidaknya sepertiga dari semua tentara anak di RD Kongo adalah anak perempuan, meskipun hanya 7 persen yang dibebaskan sejak penandatanganan Rencana Aksi.

Pada 2019, Child Soldiers International membantu 245 dari gadis-gadis ini kembali ke sekolah. Dengan dukungan mereka, tentara anak dan “istri” militer dapat menghindari stigmatisasi dan penganiayaan yang menyertai menjadi tentara anak.

3. Afghanistan

Polisi Nasional Afghanistan, Polisi Lokal Afghanistan dan tiga kelompok bersenjata termasuk pasukan Taliban, terdaftar sebagai pelaku perekrutan tentara anak oleh PBB pada 2015.

Pada tahun yang sama Child Soldiers International mewawancarai seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari Provinsi Kunar yang telah mendaftar ketika dia berusia 15 atau 16 tahun menggunakan kartu identitas palsu. Selama perekrutannya, hanya dokter yang menyelesaikan pemeriksaan kesehatannya yang menanyakan usianya.

Dia kemudian bergabung dengan kelompok yang terdiri dari sekira 60 rekrutan baru lainnya untuk pelatihan di Kabul. Dia berpikir bahwa sekitar seperempat dari mereka lebih muda darinya.

4. Irak

Pada 2017, ada 109 kasus perekrutan tentara anak yang dikonfirmasi di Irak, 59 di antaranya dikaitkan dengan kelompok Negara Islam (IS dahulu ISIS). Anak-anak digunakan sebagai pelaku bom bunuh diri, kombatan, pembuat bom dan “istri” tentara. Banyak organisasi militer yang berbeda di Irak menggunakan tentara anak “sukarela”, tetapi menurut hukum internasional, kelompok bersenjata non-negara tidak dapat merekrut anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam keadaan apa pun.

5. Mali

Ada 159 kasus perekrutan tentara anak yang berdokumentasi di Mali pada 2017, tetapi negara itu telah mengambil langkah ke arah yang benar.

Setelah menandatangani Rencana Aksi dengan PBB pada Maret 2017, militer Mali mulai menyaring pasukan mereka untuk mengidentifikasi anak-anak. Namun, Mali dianggap masih gagal mengimplementasikan aspek lain dari Rencana Aksi tersebut.

Pada 1 Februari 2018, pemerintah Mali mengesahkan Deklarasi Sekolah Aman, yang melindungi penggunaan fasilitas pendidikan dalam pelatihan atau konflik militer.

6. Nigeria

Kelompok teroris Boko Haram menjadi masalah bagi tentara anak di Nigeria, dengan setidaknya 1.092 kasus perekrutan anak. Jumlah itu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena Boko Haram semakin kehilangan wilayah.

Pada 2018, lebih dari 900 anak dibebaskan dari Boko Haram, beberapa di antaranya berusia 7 tahun.

Nigeria menandatangani Rencana Aksi dengan PBB pada September 2017, dan sejak itu, lebih dari 8.700 anak telah direhabilitasi kembali ke komunitas mereka.

7. Somalia

Seperti di Nigeria, kelompok militan juga menjadi masalah serius terkait perekrutan tentara anak di Somalia. Kelompok teroris

Pada 2018, Al Shabaab dilaporkan telah merekrut 2.217 anak yang 70 persennya direkrut menjadi tentara seluruh negeri. Lebih dari 50 persen tentara Al Shabaab adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Dengan perang antar klan dan ancaman Al Shabaab di sekitar mereka, banyak anak “sukarela” untuk melindungi keluarga dan rumah mereka.

8. Sudan Selatan

Sudan Selatan menjadi negara ke-168 yang menandatangani perjanjian PBB untuk mengakhiri penggunaan tentara anak. Pada 27 September 2018, duta besar dari Sudan Selatan bertemu dengan pejabat PBB untuk menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata (OPAC).

Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 19.000 anak telah direkrut oleh kelompok bersenjata di Sudan Selatan, tetapi sekarang pemerintah sedang berupaya untuk mendemobilisasi semua tentara anak di seluruh negeri dan menawarkan dukungan untuk pemulihan mereka.

9. Suriah

Jumlah tentara anak meningkat setiap tahun di Suriah, sekarang mencapai 851 kasus terverifikasi perekrutan dan penggunaan anak-anak di militer. Sementara Suriah belum bekerja dengan PBB untuk menerapkan Rencana Aksi atau OPAC, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di timur laut Suriah, mengeluarkan perintah militer yang melarang perekrutan anak-anak di bawah 18 tahun.

Perintah militer ini mengharuskan petugas SDF untuk memindahkan anak-anak ke pendidikan fasilitas, mengakhiri pembayaran gaji kepada anak-anak, mendengar dan menerima pengaduan perekrutan anak, dan mengambil tindakan terhadap tentara yang tidak mematuhi perintah ini.

Meskipun jumlah kasus tentara anak di Suriah telah meningkat, langkah-langkah ini akan membantu mencegah perang penggunaan tentara anak.

10. Yaman

Menurut PBB, perang saudara Yaman adalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk, menewaskan lebih dari 85.000 anak. Perang membuat keluarga miskin, dan banyak yang mengirim anak-anak mereka untuk berperang dengan imbalan uang. Anak-anak membentuk antara 20 dan 40 persen dari unit militer Yaman, dan sejak 2015, ada 2.369 kasus perekrutan anak yang diverifikasi.

Saat ini ada lebih dari 6.000 tersangka tentara anak di seluruh negeri, dan lebih dari 20.000 anak membutuhkan rehabilitasi setelah perang.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini