"Menurut informasi yang saya terima bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," ungkap Luqman Hakim.
Apabila hal tersebut dibiarkan Luqman Hakim berkeyakinan bangsa Indonesia akan mengalami kerugian cukup besar.
Pasalnya potensi hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah diupayakan oleh negara bisa diinput, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia.
"Dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja RDP tanggal 5 April atas pertanyaan saya itu, saya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia," ungkap Luqman Hakim.
Baca juga: Fakta-Fakta Bansos Cair Lagi Sebelum Puasa, Dialokasikan untuk 18,8 Juta Keluarga
Ia melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur dimana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: 5 Fakta Bansos Tambahan Rp200.00 Cair Sebelum Bulan Puasa, Nomor 3 Jokowi Minta Dipercepat
"Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila systemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu," ucap Luqman Hakim.
Ia mengungkapkan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya manfaatnya sangat besar.